-
Hukum Lingkungan dalam Kacamata Perjanjian internasional
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Berbagai perjanjian internasional di bidang hukum lingkungan disusun untuk mengatasi masalah lingkungan yang lintas batas negara, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Contoh utama perjanjian ini antara lain adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris yang mengatur komitmen negara-negara dalam menurunkan emisi gas rumah kaca; Konvensi…
-
Hukum yang Berlaku Bagi Masing-Masing Golongan
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pada masa kolonial, penduduk Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan hukum, yaitu Eropa, Timur Asing (termasuk Tionghoa dan Arab), dan pribumi. Setiap golongan ini memiliki hukum yang berlaku masing-masing, dengan penduduk Eropa dan Timur Asing tunduk pada hukum sipil barat, sementara pribumi berada di bawah hukum adat dan…
-
Hukum yang Berlaku Bagi Masing-Masing Golongan
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.
-
Hukum-Hukum Lanjutan Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Hukum-hukum lanjutan dalam konsentrasi Hukum Administrasi Negara meliputi kajian mendalam mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hukum kepegawaian, hukum pelayanan publik, dan hukum lingkungan administrasi. Kajian ini bertujuan memperdalam pemahaman terhadap peraturan dan praktik administrasi publik di Indonesia.
-
Hutang Luar Negeri
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas aspek-aspek terkait hutang luar negeri, termasuk jenis bantuan luar negeri yang diterima oleh Indonesia seperti pinjaman dan hibah. Diskusi mencakup sikap bangsa Indonesia terhadap bantuan luar negeri, di mana kebijakan diharapkan selalu mempertimbangkan kemandirian nasional dan keberlanjutan pembangunan. Landasan hukum terkait bantuan luar negeri…
-
Identitas Nasional
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Subtopik ini fokus pada Konstitusi sebagai landasan tertinggi hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahasiswa akan mempelajari proses sejarah penyusunan UUD 1945, isi pokok dari pasal-pasal penting dalam UUD, serta fungsi konstitusi sebagai pengatur kehidupan bernegara. Melalui subtopik ini, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya UUD 1945…
-
Inovasi Daerah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Inovasi daerah merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam menciptakan solusi baru guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menghadapi tantangan regional maupun nasional, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam berbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi. Dukungan regulasi yang adaptif serta kolaborasi antara…
-
Isu Hukum dalam Penelitian Hukum
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Penelitian hukum sering kali mengangkat berbagai isu hukum, seperti konflik norma, inkonsistensi regulasi, perbedaan interpretasi, dan kesenjangan penerapan hukum. Isu-isu ini bisa berupa permasalahan dalam harmonisasi peraturan, implementasi kebijakan, atau dampak hukum pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, isu hukum menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam…
-
Jenis Penelitian Hukum
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Penelitian hukum terdiri atas dua jenis utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosio-legal). Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum itu sendiri, mencakup kajian tentang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan. Sementara itu, penelitian hukum empiris atau sosio-legal lebih memperhatikan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat,…
-
Jenis Penelitian Hukum Normatif
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, dengan fokus pada studi literatur dan dokumen hukum, seperti undang-undang, perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Metode ini mencakup analisis konsep, konstruksi hukum, analisis perbandingan, dan metode interpretasi hukum, yang semuanya ditujukan untuk menilai, mengembangkan, atau menemukan…
-
Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.
-
Keputusan Tata Usaha Negara
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tindakan administratif yang bersifat individual dan konkret, dibuat oleh pejabat tata usaha negara dalam lingkup kewenangannya, seperti penerbitan izin atau penetapan sanksi administratif. KTUN menjadi objek yang dapat diuji dan digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara jika dianggap melanggar hak-hak warga negara.
-
Keuangan Daerah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Keuangan daerah mencakup pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber-sumber lain. Pengelolaan keuangan daerah diatur agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Anggaran daerah disusun dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),…
-
KLASIFIKASI HUKUM
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Metode penemuan hukum merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh hakim atau penegak hukum untuk menentukan aturan hukum yang tepat dalam suatu kasus konkret. Metode ini mencakup interpretasi hukum, di mana hakim menafsirkan kata-kata dalam undang-undang; analogi hukum, yang digunakan ketika tidak ada aturan spesifik; serta metode sistematis yang…
-
Konflik Hukum
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Konflik hukum terjadi ketika terdapat pertentangan antara dua atau lebih aturan hukum yang berlaku atau ketika terdapat pertentangan yurisdiksi, baik antar wilayah maupun antar sistem hukum. Dalam konteks Indonesia (misalnya), konflik hukum sering terjadi antara hukum adat dan hukum negara, serta antara hukum agama dan hukum positif, terutama…
-
Konsep dan Ruang Lingkup tentang Hukum Perizinan
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian izin. Hukum ini memuat ketentuan yang memungkinkan negara, melalui pejabat atau instansi pemerintah, memberikan kewenangan atau hak khusus kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu aktivitas…
-
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Pengaturan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pengaturan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi kerangka hukum utama, mencakup prinsip-prinsip seperti pencegahan, tanggung jawab sosial, dan kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ruang…
-
Konsep Kekuasaan dan Teori Pembenarannya
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 November 2025 Kekuasaan merupakan elemen sentral dalam setiap pembahasan tentang negara dan politik. Tanpa kekuasaan, negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Namun, kekuasaan juga mengandung potensi bahaya bila dijalankan tanpa batasan dan legitimasi yang jelas. Esai ini menguraikan berbagai perspektif teoritis tentang…
-
Konsep Penggolongan Pajak: Memahami dan Menganalisis tentang Komponen Pajak
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi ini tampak bahwa pajak bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan sebuah instrumen negara untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus menyejahterakan…
-
Konsep Tata Cara (Prosedur) Pemungutan Pajak.
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 September 2025 Pemungutan pajak di Indonesia merupakan proses hukum yang diatur secara ketat melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pemungutan ini melibatkan unsur subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, serta wajib pajak, yakni pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak. Objek pajak menjadi dasar pengenaan, sementara piutang…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi publik, izin sebagai instrumen pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Sebagai instrumen pengendalian, izin berperan dalam mencegah penyalahgunaan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan izin sebagai instrumen, pemerintah dapat membatasi dan mengendalikan kegiatan tertentu, misalnya dalam…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori hukum administrasi, izin dipandang sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat guna mencapai kepentingan umum. Sebagai instrumen pemerintah, izin berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan risiko terhadap ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, izin tidak…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Norma Penutup dari Penetapan Norma Yuridis
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam perspektif teori hukum, izin sebagai norma penutup dalam sistem norma yuridis berfungsi untuk melengkapi ketentuan hukum yang telah ada dan mengisi kekosongan hukum. Norma penutup ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan persetujuan atau larangan tertentu yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan demikian, izin sebagai…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Secara teoritis, izin juga dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas tertentu. Perbuatan pemerintah ini bersifat sepihak dan berbentuk keputusan administratif yang menetapkan hak dan kewajiban pemegang izin. Izin sebagai perbuatan pemerintah merupakan bentuk…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi negara, izin sebagai perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keputusan pemberian izin kepada individu atau organisasi. Tindakan ini melibatkan pemberian hak atau wewenang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Izin sebagai perbuatan pemerintah menekankan aspek legalitas dan legitimasi dari keputusan…
-
Konsep Teoritis tentang Konsep Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 September 2025 Utang pajak merupakan inti dari hubungan hukum antara negara sebagai pemungut dan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam hukum pajak Indonesia, utang pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang masih harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara, termasuk di dalamnya sanksi administratif berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang ditetapkan melalui surat…
-
Konsep Teoritis Tentang Perlawanan terhadap Pajak
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam kajian teori perpajakan, terdapat konsep perlawanan terhadap pajak atau tax resistance. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak merasa beban pajak tidak adil atau tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Bentuk perlawanan ini dapat berupa upaya menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara sah (tax avoidance) atau tindakan ilegal…
-
KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sistem hukum dibangun atas dasar sumber hukum yang mengarahkan pembentukan norma hukum, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan. Asas hukum adalah konsep dasar yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam hukum, seperti asas legalitas dan keadilan. Prinsip hukum berperan sebagai kaidah dasar yang…
-
Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Subtopik ini fokus pada Konstitusi sebagai landasan tertinggi hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahasiswa akan mempelajari proses sejarah penyusunan UUD 1945, isi pokok dari pasal-pasal penting dalam UUD, serta fungsi konstitusi sebagai pengatur kehidupan bernegara. Melalui subtopik ini, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya UUD 1945…
-
Konstitusionalisme Digital (Partisipatoris)
Oleh: Mohamad Rifan Analogi deklaratif terhadap “pentas musik klasikal” relavan dipakai untuk menggambarkan kondisi dimana Kontstitusi sebagai produk “lagu dan pentas”, disamping “Remix” dan Algoritma sebagai buah pikiran perkembangan inovasi-digital. Dampaknya, tergambar urgensi bahwa keberadaan komunitas (society 5.0) wajib direspon secara holistic oleh Negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Arificial Spaces tidak pernah dibuat oleh Negara secara intensional (selain oleh entitas privat) namun…
-
Landasan Hukum Keuangan Negara
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah Landasan Hukum Keuangan Negara memfokuskan pada kerangka hukum yang mengatur keuangan negara di Indonesia. Pembahasan ini mencakup landasan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 23 yang mengatur bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus disetujui oleh DPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).…
-
Lembaga Negara
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.