Locopath.id

Legal Course

  • Ajaran Tentang Kedaulatan

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Kedaulatan adalah konsep fundamental dalam ilmu kenegaraan yang menjawab pertanyaan mendasar: dari mana kekuasaan dalam negara diperoleh? Pemahaman tentang kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari berbagai teori yang berkembang sejak Abad Pertengahan hingga masa modern. Esai ini menguraikan secara komprehensif tentang asal-usul istilah kedaulatan, sifat-sifat dasarnya, perkembangan pemikiran dari…

  • Analisis mengenai pelaksanaan bermacam macam izin dalam praktek: Izin Usaha Bagi Pemilik Usaha baik dalam bidang Lingkungan atau Bidang lainnya

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan perizinan dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas aturan yang berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha dalam bidang lingkungan, kesehatan, atau sektor lain. Izin usaha menjadi salah satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas operasional dan memastikan kepatuhan…

  • Anggaran Dan Keuangan Negara

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Anggaran dan Keuangan Negara merupakan sub-mata kuliah yang membahas pengertian dasar tentang Hukum Keuangan Negara, yaitu disiplin hukum yang mengatur segala aspek terkait keuangan negara, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana negara. Selain itu, sub-mata kuliah ini juga menjelaskan definisi anggaran sebagai rencana keuangan tahunan yang meliputi pendapatan…

  • ANOTASI HUBUNGAN KEUANGAN: ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

    Oleh: Mohamad Rifan, disampaikan dalam Brainstorming Penelitian 10 Okt 2025 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dirancang untuk mereposisi kerangka fiskal antarpemerintahan di Indonesia demi mengurangi ketimpangan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menyelaraskan kebijakan belanja pusat-daerah. Naskah ini menganotasi isu-isu krusial…

  • Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 21 Oktober 2024 Asas-asas HAN, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas tidak memihak, menjadi pedoman utama bagi penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Asas-asas ini penting agar administrasi publik berjalan secara adil dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

  • Aspek Hukum Pengujian (Toesting Gronden)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pengujian (toesting gronden) dalam HAN mencakup aspek legalitas dan kepatutan atas tindakan administrasi negara. Aspek ini menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip asas pemerintahan yang baik, sehingga tindakan administrasi tidak sewenang-wenang dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

  • Azas Azas Hukum Tata Negara

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara lembaga negara serta hubungan antara negara dengan individu dalam kerangka konstitusional. HTN berkaitan erat dengan ilmu politik, hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan karena semua ilmu tersebut mempelajari aspek-aspek pemerintahan, kebijakan publik, dan relasi kekuasaan. Metode pendekatan…

  • Barang-Barang Milik Negara

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Barang milik negara (BMN) meliputi aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah, seperti tanah, bangunan, dan barang bergerak lainnya. Pengelolaan BMN diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara efisien dan untuk kepentingan publik, serta tercatat dan terlindungi dengan baik.

  • Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pembahasan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan merupakan salah satu tema sentral dalam kajian ilmu negara (Staatslehre) yang menghubungkan dimensi sosiologis dengan dimensi yuridis dalam memahami organisasi kenegaraan. Diskursus ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai tujuan…

  • BUKU PEDOMAN: Legalitas Usaha Makro Desa Karangpandan, Kabupaten Malang

    Oleh: : Anindita Purnama Ninglyas; Mohamad Rifan; Fransisca Ayulistya Susanto; Muhammad Azhar Shiroth Mustaqim Dalam rangka mendukung pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung perekonomian negara. Buku Pedoman Legalitas Usaha Makro Desa Karangpandan, Kabupaten Malang ini disusun sebagai petunjuk praktis bagi masyarakat Desa Karangpandan dalam memahami…

  • Demokrasi Pancasila 

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berakar dari Pancasila. Dalam sub materi ini, mahasiswa akan: Ketiga, Perbandingan dengan Sistem Demokrasi Lain: Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, mahasiswa akan diajak memahami perbedaan Demokrasi Pancasila dengan sistem…

  • DINAMISASI SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 21 Oktober 2024 Di sebuah desa kecil di Indonesia yang bernama Desa Sentosa, tinggal seorang pria bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang petani yang baru saja menerima sebidang tanah dari almarhum ayahnya sebagai warisan. Tanah ini bukan hanya sekadar lahan kosong bagi Pak Budi, tetapi juga sumber penghidupannya. Dalam cerita…

  • Diskursus Proses Beracara di PTUN: Gugatan

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang…

  • Diskursus Proses Beracara di PTUN: Hukum Pembuktian

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal…

  • Diskursus Proses Beracara di PTUN: Prosedur Beracara dan Upaya Hukum

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan wajib memenuhi syarat formil maupun…

  • From Ore to Battery (Sebuah Essay)

    Nikel merupakan mineral logam yang kini memainkan peran strategis dalam transisi energi global. Sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik, permintaan nikel melonjak tajam seiring kebijakan dekarbonisasi yang dicanangkan banyak negara. Data menunjukkan bahwa pada 22 Februari 2022 harga nikel mencapai titik tertinggi sebesar USD 24.865 per ton, sejalan dengan tren kenaikan penggunaan nikel untuk kendaraan…

  • Gambaran Umum Kompetensi PTUN

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat diskresi atau kebijakan publik. Kompetensi…

  • Geopolitik, Geostrategi, dan Ketahanan Nasional 

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu integrasi nasional. Dalam pembahasan ini, mahasiswa akan: Ketiga, Peran Masyarakat dalam Ketahanan Nasional: Mahasiswa akan memahami bahwa ketahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, sehingga mereka…

  • Good Governance

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Good governance merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan good governance menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, demi menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta menghindari potensi…

  • Hak Asasi Manusia 

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Sub materi ini membahas: Ketiga, Isu dan Tantangan HAM di Indonesia: Mahasiswa diajak menganalisis isu HAM terkini di Indonesia dan bagaimana negara menghadapinya, seperti hak minoritas, hak perempuan, dan kebebasan beragama.…

  • HAM dan Demokrasi

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hubungan Antara Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan untuk membagi kewenangan secara efektif. Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kewenangan penuh pada bidang-bidang tertentu, sementara dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat daerah. Hubungan kewenangan ini juga dijabarkan dalam peraturan mengenai…

  • Hukum Acara Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (Impeachmen Presiden dan/atau Wakil Presiden)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Bagian 1)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Bagian 2)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • ⁠Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 1)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 2)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (Bagian 1)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • ⁠Hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (bagian 2)

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional.

  • Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 21 Oktober 2024 Bayangkan sebuah negeri bernama “Negara Sejahtera.” Di negeri ini, pemerintahan berjalan layaknya mesin besar yang menggerakkan setiap aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari perizinan bisnis kecil hingga kebijakan besar tentang pembangunan jalan raya. Tentu saja, untuk memastikan semua bagian dari mesin ini bekerja dengan baik, dibutuhkan semacam buku panduan—dan…

  • HUKUM DALAM KENYATAAN

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Ilmu hukum dalam kenyataan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial, kebudayaan, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum sebagai instrumen sosial sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada, menyebabkan hukum tidak selalu diterapkan secara ideal sebagaimana teori. Selain itu, dalam kenyataan,…