Category: Materi Perkuliahan
-
Hubungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern yang menerapkan prinsip desentralisasi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal di berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.[1] Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6…
-
Disiplin Hukum: Ilmu Hukum, Politik Hukum, dan Filsafat Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pemahaman yang tepat tentang disiplin hukum dan struktur ilmu hukum merupakan fondasi konseptual bagi seluruh studi hukum, termasuk Pengantar Ilmu Hukum. Tanpa peta disiplin yang jelas, mahasiswa dan peneliti hukum akan kesulitan membedakan antara norma dan kenyataan hukum, antara dogmatik hukum dan sosiologi…
-
Upaya Mencari Pendefinisian Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Hukum merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, hadir dalam setiap masyarakat di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Kompleksitas hukum tercermin dalam kesulitan para ahli untuk merumuskan definisi yang dapat diterima secara universal. Immanuel Kant pada tahun 1800 menyatakan “Noch suchen die Juristan…
-
Sifat Hukum dan Pendekatan Empiris
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum bukan hanya sekadar sistem norma tertulis yang statis dan terisolasi dari kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, hukum merupakan fenomena sosial kompleks yang tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan manusia—ekonomi, budaya, psikologi, dan sejarah.[1] Pemahaman mendalam tentang sifat hukum memerlukan…
-
Terjadinya Hukum dan Fungsi Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pertanyaan tentang bagaimana hukum terjadi dan untuk apa hukum berfungsi merupakan dua tema fundamental dalam Pengantar Ilmu Hukum. Keduanya tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga sangat menentukan cara memahami, menerapkan, dan mengkritisi hukum positif dalam praktik.[1] Terjadinya hukum menyangkut persoalan sumber dan…
-
Tujuan Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari suatu sistem hukum adalah salah satu persoalan fundamental dalam filsafat hukum yang telah mendominasi diskursus akademis selama berabad-abad.[1] Tujuan hukum bukan sekadar pertanyaan teoretis abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat mengorganisir kehidupan bersama, menjaga…
-
Unsur-Unsur Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa dimensi pemahaman yang fundamental. Salah satu dimensi terpenting adalah pemahaman tentang konsep-konsep pokok yang menjadi dasar bangunan sistem hukum secara keseluruhan.[1] Konsep-konsep pokok ini sering disebut sebagai unsur-unsur hukum atau konsep-konsep fundamental dalam hukum yang mencakup…
-
Produk Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-Undangan)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan susunan bertingkat yang sangat kompleks dan komprehensif. Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022),…
-
Hukum Kebiasaan (dan Hukum Adat) di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan kaya akan warisan budaya lokal.[1] Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan tradisi, Indonesia mengakui bahwa norma-norma hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan oleh…
-
Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Kekuasaan kehakiman (judicial power) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam negara yang menganut prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.[1] Dalam konteks Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan pemeliharaan konstitusionalisme.[2] Kemandirian dan…