Category: Materi Perkuliahan
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Norma Penutup dari Penetapan Norma Yuridis
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam perspektif teori hukum, izin sebagai norma penutup dalam sistem norma yuridis berfungsi untuk melengkapi ketentuan hukum yang telah ada dan mengisi kekosongan hukum. Norma penutup ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan persetujuan atau larangan tertentu yang belum diatur secara eksplisit dalam…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori hukum administrasi, izin dipandang sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat guna mencapai kepentingan umum. Sebagai instrumen pemerintah, izin berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan risiko terhadap ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi publik, izin sebagai instrumen pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Sebagai instrumen pengendalian, izin berperan dalam mencegah penyalahgunaan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan izin sebagai instrumen, pemerintah dapat membatasi dan…
-
Konsep dan Ruang Lingkup tentang Hukum Perizinan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian izin. Hukum ini memuat ketentuan yang memungkinkan negara, melalui pejabat atau instansi pemerintah, memberikan kewenangan atau hak khusus kepada individu atau badan…
-
Upaya Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Upaya hukum dalam PTUN merupakan mekanisme yang dapat ditempuh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Terdapat beberapa bentuk upaya hukum dalam HAPTUN, seperti banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kasasi yang dapat diajukan ke Mahkamah…
-
Proses Beracara di PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Proses beracara di PTUN dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan yang berwenang, diikuti dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan praperadilan. Setelah diterima, persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi jika diperlukan. Hakim kemudian akan membuat putusan berdasarkan fakta dan bukti…
-
Gugatan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam PTUN adalah permohonan yang diajukan oleh warga negara atau badan hukum untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan haknya. Dalam gugatan, penggugat wajib mengemukakan alasan yang jelas mengenai tindakan atau keputusan yang digugat, dasar hukum, serta bukti yang…
-
Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat…
-
Gambaran Umum Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang tata usaha negara, terutama yang terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berpengaruh pada hak-hak warga negara. Kompetensi ini dibatasi pada keputusan yang bersifat…
-
Pengantar: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan administratif yang diambil pejabat negara. HAPTUN mencakup berbagai istilah penting seperti “keputusan tata usaha negara” yang…