Category: Materi Perkuliahan
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi negara, izin sebagai perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keputusan pemberian izin kepada individu atau organisasi. Tindakan ini melibatkan pemberian hak atau wewenang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Izin sebagai perbuatan pemerintah menekankan aspek…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Secara teoritis, izin juga dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas tertentu. Perbuatan pemerintah ini bersifat sepihak dan berbentuk keputusan administratif yang menetapkan hak dan kewajiban pemegang izin. Izin…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Norma Penutup dari Penetapan Norma Yuridis
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam perspektif teori hukum, izin sebagai norma penutup dalam sistem norma yuridis berfungsi untuk melengkapi ketentuan hukum yang telah ada dan mengisi kekosongan hukum. Norma penutup ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan persetujuan atau larangan tertentu yang belum diatur secara eksplisit dalam…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori hukum administrasi, izin dipandang sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat guna mencapai kepentingan umum. Sebagai instrumen pemerintah, izin berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan risiko terhadap ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi publik, izin sebagai instrumen pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Sebagai instrumen pengendalian, izin berperan dalam mencegah penyalahgunaan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan izin sebagai instrumen, pemerintah dapat membatasi dan…
-
Konsep dan Ruang Lingkup tentang Hukum Perizinan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian izin. Hukum ini memuat ketentuan yang memungkinkan negara, melalui pejabat atau instansi pemerintah, memberikan kewenangan atau hak khusus kepada individu atau badan…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Prosedur Beracara dan Upaya Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Gugatan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Hukum Pembuktian
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan.…
-
Gambaran Umum Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat…