Author: locopath.id
-
Hutang Luar Negeri
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas aspek-aspek terkait hutang luar negeri, termasuk jenis bantuan luar negeri yang diterima oleh Indonesia seperti pinjaman dan hibah. Diskusi mencakup sikap bangsa Indonesia terhadap bantuan luar negeri, di mana kebijakan diharapkan selalu mempertimbangkan kemandirian nasional dan keberlanjutan pembangunan. Landasan…
-
Pengelolaan Keuangan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub ini fokus pada pengelolaan keuangan di tingkat daerah dengan tujuan memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara efisien dan efektif guna mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan…
-
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas peran dan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis yang dikelola oleh negara untuk beroperasi di sektor-sektor strategis. Pembahasan mencakup pengelolaan keuangan BUMN, di mana BUMN bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara profesional agar…
-
Pengelolaan Harta Kekayaan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengelolaan Harta Kekayaan Negara membahas konsep dan proses pengelolaan aset negara yang mencakup harta kekayaan negara, baik berupa tanah, bangunan, maupun barang bergerak. Pembahasan meliputi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional negara, yang diatur melalui prosedur yang ketat…
-
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas prinsip dan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip perimbangan keuangan bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal antara pusat dan daerah, serta memperkuat otonomi daerah. Dalam pembahasan ini dijelaskan…
-
Siklus Anggaran
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Siklus Anggaran merupakan sub-mata kuliah yang membahas proses tahunan pengelolaan anggaran negara, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Siklus anggaran mencakup asas, sistem, dan sistematika anggaran yang menjadi prinsip dasar dalam perumusan APBN. Asas ini meliputi asas tahunan, asas transparansi, serta sistem berbasis kinerja…
-
Pengawasan Anggaran Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini mengkaji pengawasan anggaran negara sebagai mekanisme kontrol dalam memastikan pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan. Pengawasan mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan audit atas…
-
Landasan Hukum Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah Landasan Hukum Keuangan Negara memfokuskan pada kerangka hukum yang mengatur keuangan negara di Indonesia. Pembahasan ini mencakup landasan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 23 yang mengatur bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus disetujui oleh DPR melalui Anggaran…
-
Anggaran Dan Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Anggaran dan Keuangan Negara merupakan sub-mata kuliah yang membahas pengertian dasar tentang Hukum Keuangan Negara, yaitu disiplin hukum yang mengatur segala aspek terkait keuangan negara, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana negara. Selain itu, sub-mata kuliah ini juga menjelaskan definisi anggaran sebagai rencana…
-
Good Governance
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Good governance merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan good governance menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, demi menciptakan pemerintahan yang efektif…