Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024<\/p>\n\n\n\n
Kedaulatan adalah konsep fundamental dalam ilmu kenegaraan yang menjawab pertanyaan mendasar: dari mana kekuasaan dalam negara diperoleh? Pemahaman tentang kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari berbagai teori yang berkembang sejak Abad Pertengahan hingga masa modern. Esai ini menguraikan secara komprehensif tentang asal-usul istilah kedaulatan, sifat-sifat dasarnya, perkembangan pemikiran dari Jean Bodin hingga berbagai teori kedaulatan yang beragam, termasuk teori kedaulatan tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum, serta implementasinya dalam konteks Indonesia dan hukum internasional.\u200b<\/p>\n\n\n\n
Istilah “kedaulatan” memiliki asal-usul yang beragam bergantung pada tradisi bahasa dan budaya:\u200b<\/p>\n\n\n\n
Dari Bahasa Arab<\/strong>: Daulah\ufeff atau daulat\ufeff berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dari Bahasa Latin<\/strong>: Superanus\ufeff berarti tertinggi, atau raja\/kepala negara yang tertinggi.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dari Bahasa Eropa<\/strong>: Istilah ini berkembang menjadi berbagai bentuk di negara-negara Eropa: Sovranita\ufeff (Italia), sovereignty\ufeff (Inggris), souvereiniteit\ufeff (Belanda), souverainet\u00e9\ufeff (Prancis), dan sovranus\ufeff].\u200b<\/p>\n\n\n\n Menurut Black Law Dictionary<\/em>, kedaulatan atau sovereign<\/em> adalah:\u200b<\/p>\n\n\n\n Adapun istilah sovereignty<\/em> memiliki makna: kekuasaan dominion tertinggi, otoritas atau aturan, kekuasaan politik tertinggi negara independen, atau negara itu sendiri (supreme dominion, authority or rule, the supreme political authority of an independent state, the state itself<\/em>).\u200b<\/p>\n\n\n\n Jean Bodin<\/strong> (1530-1596), pemikir Prancis yang hidup pada Abad Pertengahan, merumuskan kedaulatan melalui empat sifat dasar yang tetap relevan hingga kini:<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan tetap selama negara berdiri. Artinya, kedaulatan bersifat abadi dan tidak bersifat sementara waktu. Selama suatu negara masih eksis, kedaulatannya akan terus berlangsung.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang orisinal dan berdiri sendiri. Contohnya, provinsi atau kota tidak memiliki kedaulatan karena kekuasaannya adalah pemberian dari pusat (negara\/pemerintah pusat).<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan menjadi satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Wewenang pemimpin suatu negara tidak bisa dibagi kepada pemimpin lainnya. Kedaulatan adalah monolitik dan menyeluruh.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan tidak dibatasi oleh siapapun. Jika ada suatu hal yang membatasi jalannya kedaulatan, maka itu akan melenyapkan sifat kedaulatan itu sendiri. Ini tidak berarti kedaulatan bebas dari segala pembatasan \u2014 melainkan bahwa tidak ada lembaga atau individu eksternal yang dapat membatasi kedaulatan.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Jean Bodin<\/strong> adalah pemikir yang pertama kali menggunakan istilah “kedaulatan” sebagai istilah kenegaraan pada abad ke-16 dalam bukunya Les Six Livres de la R\u00e9publique<\/em> (1576). Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai “la puissance absolue et perpetuelle d’une republique”\ufeff \u2014 kekuasaan tertinggi yang bersifat absolut dan permanen dalam suatu negara<\/strong>.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Menurut Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum ilahi dan hukum alamiah<\/strong>. Dengan kata lain, kedaulatan berada dalam tangan seorang raja dalam bentuk monarki, atau dalam genggaman rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.\u200b<\/p>\n\n\n\n Bodin mengembangkan teorinya dalam konteks yang sangat spesifik: perang saudara di Prancis (Perang Agama Prancis) yang melibatkan konflik antara Katolik dan Protestan. Menurutnya, kekacauan sosial dan politik hanya bisa diakhiri jika ada satu kekuasaan tertinggi yang berwenang secara penuh \u2014 yaitu negara. Pandangan ini kemudian menginspirasi pemikir-pemikir Eropa lain seperti Grotius<\/strong> dan Thomas Hobbes<\/strong> untuk menerima bahwa kedaulatan tidak boleh dibatasi.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan memiliki pengertian yang mencakup dua aspek: negatif dan positif:\u200b<\/p>\n\n\n\n Pengertian negatif mengandung makna:\u200b<\/p>\n\n\n\n Pengertian positif mengandung makna:\u200b<\/p>\n\n\n\n Pemikiran Bodin menginspirasi berbagai pemikir Eropa: kedaulatan tidak boleh dibatasi \u2014 prinsip ini menjadi doktrin yang diterima secara luas.\u200b<\/p>\n\n\n\n Pemahaman Bodin terus berkembang pada abad ke-19, menimbulkan berbagai aliran pemikiran:\u200b<\/p>\n\n\n\n Kritik Pufendorf<\/strong>: Samuel Pufendorf mengkritik Bodin dengan menyatakan bahwa kedaulatan harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum positif<\/strong>. Pandangan ini membuka jalan bagi teori pembatasan kekuasaan.\u200b<\/p>\n\n\n\n Muhammad Yamin<\/strong>: Pemikir Indonesia Muhammad Yamin mengembangkan konsep bahwa kedaulatan an sich tetap bulat, yang pecah hanya objeknya<\/strong> \u2014 artinya kekuasaan tertinggi tetap satu, tetapi pelaksanaannya dapat terdistribusi kepada berbagai institusi.\u200b<\/p>\n\n\n\n Menurut sejarahnya, teori ini adalah teori kedaulatan yang paling tua. Teori kedaulatan tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan<\/strong>. Teori ini berkembang pada zaman Abad Pertengahan, yaitu antara abad ke-V sampai abad ke-XV.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dalam tradisi Kristen, teori ini menyatakan bahwa raja mendapatkan kekuasaannya dari Tuhan melalui divine right<\/em>. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dan tidak dapat didepak karena dipercaya bahwa kekuasaannya berasal dari Tuhan.\u200b<\/p>\n\n\n\n Teori kedaulatan raja<\/strong> menyatakan bahwa kekuasaan terletak di tangan raja dan keturunannya. Peletak dasar teori ini terutama adalah Niccol\u00f2 Machiavelli<\/strong> (1467-1527) dengan karyanya Il Principe<\/em> (Sang Pangeran). Machiavelli mengajarkan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan yang tidak terbatas<\/strong>.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dalam pandangan Machiavelli, penguasa tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tuntutan kebiasaan dalam upayanya untuk mengejar kepentingan negara. Contoh klasik adalah pernyataan Raja Louis XIV yang terkenal: l’etat c’est moi<\/em> (“negara adalah saya”), yang merepresentasikan absolusme total.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Teori kedaulatan rakyat<\/strong> dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau<\/strong>. Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat<\/strong>.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Menurut Rousseau, yang berdaulat adalah rakyat; raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Konsep kunci dalam teori Rousseau adalah kehendak umum<\/strong> (volont\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale\/general will<\/em>) \u2014 kehendak kolektif rakyat yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Teori kedaulatan rakyat ini juga diikuti oleh Immanuel Kant<\/strong>, yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya<\/strong>. Dalam pandangan ini, negara merupakan instrumen untuk melindungi hak-hak rakyat, bukan sebaliknya.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Sifat-sifat kedaulatan rakyat menurut Rousseau<\/strong>:<\/a>\u200b<\/p>\n\n\n\n Teori kedaulatan negara<\/strong> menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tetapi pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara<\/strong>.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Negara dalam konsep ini dianggap sebagai suatu kesatuan (rechtspersoon<\/em>) yang menciptakan peraturan hukum. Teori ini dikembangkan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum positif modern, di mana negara adalah subjek hukum yang utama dan pemegang kedaulatan.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Teori kedaulatan hukum<\/strong> menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri<\/strong>. Teori ini dirumuskan oleh Hugo Krabbe<\/strong> dan menjadi dasar lahirnya konsep rechtsstaat<\/em> (negara hukum) dan rule of law<\/em>.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Dalam teori ini, baik raja atau penguasa, maupun rakyat atau wargane negara, bahkan negara itu sendiri \u2014 semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum. Dengan demikian, menurut Krabbe yang berdaulat adalah hukum<\/strong>.<\/a>\u200b\u200b<\/p>\n\n\n\n Prinsip-prinsip Kedaulatan Hukum<\/strong>:<\/a>\u200b<\/p>\n\n\n\n Hans Kelsen<\/strong>, filsuf hukum Austria, mengembangkan ini lebih jauh dengan teorinya tentang hierarki norma (stufenbau theory<\/em>). Pada puncaknya terdapat grundnorm<\/em> (norma dasar) yang menjadi sumber legitimasi bagi semua norma di bawahnya. Kelsen menegaskan bahwa: “Kedaulatan tidak berada pada individu atau lembaga, tetapi pada sistem norma hukum itu sendiri”.<\/a>\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan pluralis<\/strong> menyatakan bahwa kedaulatan secara fungsional tersebar pada beberapa instansi, bukan terpusat pada satu lembaga saja. Ini adalah pengembangan lebih lanjut yang mengakui kompleksitas negara modern dengan berbagai pusat kekuasaan.\u200b<\/p>\n\n\n\n Pasal 2 Ayat (7) Piagam PBB<\/strong> memuat prinsip kedaulatan yang penting: “nothing contained in the present Charter shall authorize the united nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”\ufeff].\u200b<\/p>\n\n\n\n Ini mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan dalam menentukan urusan dalam negerinya, dan tidak ada lembaga internasional yang berhak ikut campur tanpa persetujuan negara yang bersangkutan<\/strong>, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan internasional dan perdamaian dunia.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dalam Konvensi Montevideo 1933<\/strong>, kedaulatan awalnya dianggap sebagai “kapasitas untuk memasuki hubungan dengan negara lain” (capacity to enter into relations with other states<\/em>) sebagai unsur konstitutif ke-4.\u200b<\/p>\n\n\n\n Dalam perkembangannya, unsur ini diganti dengan kedaulatan karena kepentingannya dan ruang lingkup yang lebih luas<\/strong>. Kedaulatan menjadi elemen kunci dalam menentukan status suatu entitas sebagai negara dalam hukum internasional.\u200b<\/p>\n\n\n\n Menurut Muhammad Yamin<\/strong>, pemikir Indonesia terkemuka, kedaulatan Indonesia berbeda dengan ajaran historis materialisme dan hukum internasional Amerika<\/strong>. Yamin merumuskan kedaulatan Indonesia sebagai:\u200b<\/p>\n\n\n\n “Wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mandala, kemerdekaan pemerintahan dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengendalikan kebijaksanaan luar negeri”<\/em>.\u200b<\/p>\n\n\n\n Kedaulatan ini hidup kembali dalam tangan rakyat Indonesia sejak Proklamasi 1945<\/strong>.\u200b<\/p>\n\n\n\n Pemikiran Indonesian juga mengembangkan konsep “Kedaulatan Tumpah Darah”<\/strong> \u2014 kedaulatan yang dibela habis-habisan dengan jiwa-raga dan darah, menurut Jazim Hamidi. Konsep ini terhubung dengan ajaran Friedrich Ratzel<\/strong> tentang konsepsi ruang negara dan geopolitik. Pandangan ini menempatkan pertahanan kedaulatan sebagai tanggung jawab moral setiap warga negara.\u200b<\/p>\n\n\n\n Padmo Wahyono<\/strong> menyatakan prinsip yang fundamental: “Tidak satu jengkal tanah dan air pun boleh lepas, harus dibela dengan darah”<\/strong> \u2014 mencerminkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah.\u200b<\/p>\n\n\n\n Indonesia secara tegas menganut Teori Kedaulatan Hukum<\/strong>, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945<\/strong> yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”<\/strong>.<\/a>\u200b<\/p>\n\n\n\nDefinisi Kedaulatan<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nEmpat Sifat Dasar Kedaulatan Menurut Jean Bodin<\/h2>\n\n\n\n
1. Permanen (Abadi)<\/h2>\n\n\n\n
2. Asli (Orisinal)<\/h2>\n\n\n\n
3. Bulat (Tidak Terbagi)<\/h2>\n\n\n\n
4. Tak Terbatas<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nJean Bodin dan Fondasi Teori Kedaulatan Modern<\/h2>\n\n\n\n
Konteks Pemikiran Bodin<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nAspek Negatif dan Positif Kedaulatan<\/h2>\n\n\n\n
Aspek Negatif<\/h2>\n\n\n\n
\n
Aspek Positif<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n\n\n\nPerkembangan Pemikiran Kedaulatan Historis<\/h2>\n\n\n\n
Abad XVI: Pemikiran Bodin<\/h2>\n\n\n\n
Abad XIX: Perkembangan dan Kritik<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nMacam-Macam Ajaran Kedaulatan<\/h2>\n\n\n\n
1. Teori Kedaulatan Tuhan<\/h2>\n\n\n\n
2. Teori Kedaulatan Raja<\/h2>\n\n\n\n
3. Teori Kedaulatan Rakyat<\/h2>\n\n\n\n
\n
4. Teori Kedaulatan Negara<\/h2>\n\n\n\n
5. Teori Kedaulatan Hukum<\/h2>\n\n\n\n
\n
6. Kedaulatan Pluralis<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nKedaulatan dalam Piagam PBB<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nKedaulatan dalam Hukum Internasional<\/h2>\n\n\n\n
Konvensi Montevideo 1933<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nKedaulatan Versi Indonesia<\/h2>\n\n\n\n
Konsep Kedaulatan Tumpah Darah<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nImplementasi Teori Kedaulatan Hukum dalam Konstitusi Indonesia<\/h2>\n\n\n\n