Oleh: Fery R. Ramadhan, Mohamad Rifan<\/p>\n\n\n\n
Peradilan Tata Usaha Negara\u00a0(PTUN) di Indonesia sejak kelahirannya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 hingga perubahan terakhirnya, masih menempatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa utama, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Konsepsi ini menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan\u00a0non-binding legal instruments<\/em>\u00a0seperti Surat Edaran (SE), pedoman, atau kebijakan administratif lain yang secara formal tidak memenuhi unsur KTUN, tetapi dalam praktik memiliki daya pengaruh signifikan terhadap hak warga negara. Konsekuensinya, frasa “Individual” dalam KTUN menjadi kabur dalam hal\u00a0non-binding legal instruments<\/em>\u00a0bermasalah. Di sisi lain, dalam perkembangan peradilan Indonesia mengenal mekanisme class action sebagai sarana perlindungan kepentingan publik namun masih terbatas penggunaannya di PTUN, karena basis normatif PTUN menekankan sifat \u201cindividual\u201d dalam gugatan. Melalui metode penelitian Yuridis Normatif dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Konseptual, serta Kasus (Cases Approach<\/em>), Penelitian ini membahas diskursus tentang\u00a0quo vadis<\/em>\u00a0terhadap\u00a0class action<\/em>\u00a0di PTUN, khususnya ketika digabungkan dengan problematika\u00a0non-binding legal instruments<\/em>. Secara teoretis, penelitian ini meminjam kerangka\u00a0open texture of law<\/em>, konsep\u00a0living constitution<\/em>\u00a0dalam hukum administrasi (Stone Sweet<\/em>), serta gagasan\u00a0soft law accountability<\/em>\u00a0untuk menyoroti bahwa instrumen non-mengikat sekalipun memiliki \u201cnormative pull<\/em>\u201d yang layak diuji secara yudisial. Hasil tulisan ini secara sederhana membisikkan keterbatasan normatif PTUN dalam mengakomodasi gugatan\u00a0class action<\/em>\u00a0maupun dalam menguji instrumen non-binding yang berkonsekuensi menimbulkan\u00a0vacuum of justice<\/em>\u00a0bagi masyarakat yang terdampak secara kolektif. Sehingga, dibutuhkan alternatif konstruksi agar PTUN tidak hanya menjadi forum sengketa administratif individual, tetapi juga forum akuntabilitas terhadap soft law yang berdampak luas, melalui penguatan asas\u00a0access to justice, proportionality, dan protection of collective rights<\/em>.<\/p>\n\n\n\n