Mata Kuliah Lanjutan
HUKUM PEMERINTAH DAERAH
Hukum Pemerintahan Daerah mempelajari kerangka normatif dan institusional penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah termasuk prinsip desentralisasi, otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tata kelola keuangan daerah, serta hubungan kelembagaan antara eksekutif daerah dan legislatif daerah. Kajian ini menelaah tidak hanya norma-norma formal yang mengatur pembentukan peraturan daerah, pengelolaan APBD, dan mekanisme pengawasan, tetapi juga dinamika politik lokal, kapasitas administrasi publik, serta praktik implementasi yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
Bentuk Negara Kesatuan
Materi ini menjelaskan NKRI sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi, dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai dasar otonomi daerah. Pembahasan bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, konsep otonomi seluas-luasnya, sejarah pengaturan pemerintahan daerah, dan hubungan pusat-daerah. UU 23/2014 menjadi landasan utamanya dan telah beberapa kali diubah, antara lain melalui UU 9/2015 dan UU 6/2023. Untuk diskusi aktual, ADKASI mengusulkan revisi UU 23/2014 pada Juni 2026 guna memperkuat kapasitas dan fungsi pengawasan DPRD.
Hubungan Keuangan Pusat Daerah di Indonesia
Materi ini menguraikan desentralisasi fiskal, yaitu pembagian sumber penerimaan antara pusat dan daerah, mencakup PAD, transfer ke daerah, pajak dan retribusi, pinjaman daerah, belanja wajib, dan siklus APBD, berdasarkan UU 1/2022 (HKPD) dan UU APBN tahunan. TKD terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa, dan alokasinya pada 2026 ditetapkan Rp692,99 triliun, turun sekitar 24 persen dari 2025. Isu yang layak dibahas adalah uji materi UU HKPD dalam Perkara 171/PUU-XXIV/2026 terhadap Pasal 107 ayat (2) dan (4), Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 146 ayat (1), dengan dalil bahwa penyesuaian TKD dipakai untuk memprioritaskan program nasional seperti MBG. Putusan akhirnya belum saya temukan.
Kerja Sama Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini mengkaji dasar, bentuk, dan prosedur kerja sama antardaerah serta kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga luar negeri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pokok bahasannya meliputi kerja sama wajib dan sukarela, tahapan dari kesepakatan bersama hingga perjanjian, persetujuan DPRD, serta penyelesaian perselisihan. Dasar hukumnya adalah bab kerja sama daerah dalam UU 23/2014, PP 28/2018, dan Permendagri 22/2020. Sebagai pemantik diskusi, mahasiswa dapat menilai apakah kerja sama antardaerah mampu menjadi respons atas menurunnya dana transfer; ini bahan diskusi, bukan temuan yang saya verifikasi.
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Materi ini menjelaskan mekanisme, tahapan, dan dinamika hukum pilkada sebagai wujud demokrasi lokal berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, UU 1/2015 jo. UU 8/2015, UU 10/2016, dan putusan MK terkait, meliputi pencalonan, penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), sengketa hasil, pelanggaran, dan penjabat kepala daerah. Isu aktualnya adalah Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan, disusul Putusan 259/PUU-XXIV/2026 pada 12 Agustus 2026 yang menolak penetapan tenggat revisi tetapi menyerahkan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang-undang. DPR menyatakan revisi UU Pilkada tidak masuk agenda Prolegnas 2026, dan sebagian fraksi menilai putusan MK melampaui kewenangannya.
Urusan dan Penataan Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini menjabarkan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (absolut, konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, serta umum) beserta kriteria dan NSPK-nya, dan membahas penataan daerah melalui pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan daerah persiapan. Dasar hukumnya adalah bab urusan pemerintahan dan bab penataan daerah dalam UU 23/2014 serta UU Cipta Kerja yang memengaruhi pembagian urusan. Isu aktualnya adalah moratorium pemekaran yang masih berlaku, padahal usulan pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri tercatat mencapai 375 hingga 1 Juni 2026. Seorang anggota DPRD menyebut evaluasi moratorium menunggu undang-undang baru tentang penataan daerah; ini keterangan tidak langsung, jadi cek ke dokumen Prolegnas.
Desentralisasi Asimetris
Desentralisasi asimetris adalah kebijakan pemberian kewenangan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain berdasarkan karakteristik khusus—seperti letak geografis, kondisi sosial-kultural, status keistimewaan historis, atau kebutuhan pembangunan tertentu. Model ini memungkinkan fleksibilitas legal untuk mengakomodasi kebutuhan khusus provinsi atau kabupaten/kota tertentu—misalnya daerah perdamaian, wilayah kepulauan terpencil, atau provinsi yang memiliki otonomi khusus. Secara konstitusional dan normatif, desentralisasi asimetris menuntut justifikasi rasional, kepastian batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah diskriminasi antardaerah dan menjaga prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyusun kerangka hukum modern untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menegaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; pengaturan kelembagaan daerah; mekanisme pembentukan peraturan daerah; serta prinsip otonomi daerah yang disertai tanggung jawab fiskal dan pengawasan. UU ini menekankan urusan absolut (pusat), urusan konkuren terbagi (pusat, provinsi, kabupaten/kota), serta peran koordinatif dan pembinaan oleh pemerintah pusat. Implementasi UU 23/2014 juga menyoroti aspek tata kelola anggaran daerah, akuntabilitas pelayanan publik, dan mekanisme evaluasi kinerja daerah.
Badan Usaha Milik Daerah BUMD dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini membahas BUMD sebagai instrumen daerah untuk menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik sekaligus menyumbang PAD melalui dividen, dengan kepala daerah bertindak sebagai kuasa pemilik modal. Kajiannya mencakup bentuk hukum (Perumda dan Perseroda), pendirian melalui Perda, organ perusahaan, penyertaan modal, tata kelola, serta restrukturisasi dan pembubaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 304 dan Pasal 331 sampai 343 UU Pemda yang dirinci dalam PP 54/2017. Dari sisi aktual, terdapat 1.092 BUMD dengan aset Rp1.240,9 triliun, sekitar 300 di antaranya masih merugi, dan 342 belum memiliki satuan pengawas internal, sementara pemerintah menyiapkan perubahan PP 54/2017.
Organisasi Perangkat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini mengkaji struktur, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan, beserta prinsip penataannya seperti efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, dan penentuan tipologi berdasarkan beban kerja. Pembentukannya dilakukan melalui Perda berdasarkan UU 23/2014 dan PP 72/2019 tentang Perangkat Daerah. Keterkaitan aktualnya ada pada belanja pegawai, karena UU HKPD mengancam pemotongan TKD apabila belanja pegawai melebihi 30 persen, sehingga desain kelembagaan daerah berimplikasi langsung pada ruang fiskal.
Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini mengupas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan sendiri, mencakup jenis desa dan desa adat, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa, organ desa (kepala desa, BPD, perangkat), peraturan desa, keuangan dan aset desa, serta BUM Desa. Dasar hukumnya adalah UU 6/2014 beserta perubahannya, PP 43/2014, dan PP 11/2021. Dari sisi aktual, perubahan kedua UU Desa mengubah Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa, dan karena Dana Desa termasuk komponen TKD, desa ikut terdampak kebijakan fiskal pusat.
Produk Hukum Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
Materi ini membahas hierarki, jenis, dan tata cara pembentukan produk hukum daerah, yaitu Perda, Perkada, dan peraturan lainnya, mulai dari Propemperda, naskah akademik, pembahasan di DPRD, fasilitasi dan evaluasi, hingga pengundangan, partisipasi publik, serta pengujian dan pembatalan. Dasar hukumnya adalah UU 12/2011 jo. UU 13/2022, UU 23/2014, dan Permendagri 80/2015 jo. 120/2018. Pada aspek pembatalan, MK telah menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kewenangan eksekutif membatalkan Perda dipersoalkan. Cakupan lengkapnya perlu diverifikasi pada putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016.
Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan merupakan tiga modalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membedakan sifat kewenangan dan pola pelaksanaan tugas publik. Desentralisasi merujuk pada pelimpahan wewenang menyeluruh terhadap urusan pemerintahan tertentu kepada pemerintah daerah otonom agar urusan tersebut dapat diatur dan dilaksanakan menurut kebutuhan lokal; prinsip ini menuntut akuntabilitas lokal, kemampuan fiskal, dan partisipasi publik. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan teknis dan administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat atau unit pelaksana di daerah sebagai perpanjangan tangan pusat—tujuannya efisiensi pelaksanaan kebijakan nasional tanpa mengurangi sentralisasi keputusan substantif. Tugas pembantuan (co-administration) mengacu pada pelaksanaan sebagian kewenangan pusat oleh pemerintah daerah atas beban biaya dan kewajiban tertentu, biasanya untuk mencakup kebutuhan pelayanan publik yang memerlukan kerjasama lintas tingkat pemerintahan. Ketiga asas ini berinteraksi dalam praktek: desain normatifnya harus menjamin kepastian hukum tentang pembagian urusan, mekanisme pembiayaan, dan kontrol administratif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan kewenangan.
Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan arena dinamis yang dipengaruhi oleh proses politik lokal, kapasitas birokrasi, hubungan pusat-daerah, tekanan ekonomi, serta partisipasi masyarakat sipil. Dinamika ini mencakup evolusi tugas dan fungsi perangkat daerah, reformasi manajemen publik (good governance), penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional seperti otonomi fiskal atau program desentralisasi sektoral. Secara hukum, dinamika tersebut memanifestasikan kebutuhan pembaruan peraturan daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Tantangan yang khas meliputi korupsi lokal, captured local elites, ketidakmerataan kapasitas antar daerah, dan tekanan politik jangka pendek yang dapat menghambat perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Hubungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
Hubungan antara pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa merupakan dimensi penting dalam arsitektur desentralisasi karena desa merupakan unit pemerintahan terdekat pada rakyat yang bertugas melaksanakan sebagian pelayanan publik dasar dan pembangunan lokal. Secara hukum, hubungan ini diatur melalui pembagian kewenangan, pembinaan, dan pengawasan—di mana pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis, fasilitasi pendanaan, serta pengawasan administrasi terhadap desa, sedangkan desa memiliki hak atas otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan prakarsa lokal.