Category: Pengantar Hukum Indonesia

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Aristoteles, filsuf Yunani Kuno, menegaskan bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk yang pada kodratnya hidup berkelompok dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Dalam konteks kehidupan bersama ini,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek, yang awalnya berlaku bagi golongan Eropa, diperluas penerapannya secara bertahap kepada semua warga negara Indonesia dengan berbagai penyesuaian. Beberapa bagian KUHPerdata tetap digunakan dalam hukum nasional, terutama dalam hukum perdata seperti hukum kontrak, hukum keluarga, dan hukum benda, sementara…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa bidang yang mencakup hukum publik, hukum privat, dan hukum campuran. Hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau antar lembaga negara. Hukum privat melingkupi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pasca-kemerdekaan, Indonesia menghapus pembagian golongan penduduk yang diterapkan pada masa kolonial, yang sebelumnya memisahkan penduduk Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Peralihan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia di bawah satu identitas nasional yang sama. Dengan Undang-Undang Kewarganegaraan dan berbagai peraturan lainnya,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Salah satu aspek paling penting dari sistem hukum Indonesia selama masa penjajahan Belanda adalah adanya pluralisme hukum, yaitu berlakunya sistem hukum yang berbeda-beda untuk golongan-golongan penduduk yang berbeda.[1] Sistem ini bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan cerminan dari ideologi kolonial yang memposisikan golongan Eropa…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Konflik hukum terjadi ketika terdapat pertentangan antara dua atau lebih aturan hukum yang berlaku atau ketika terdapat pertentangan yurisdiksi, baik antar wilayah maupun antar sistem hukum. Dalam konteks Indonesia (misalnya), konflik hukum sering terjadi antara hukum adat dan hukum negara, serta antara hukum…