Category: Pengantar Hukum Indonesia

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan susunan bertingkat yang sangat kompleks dan komprehensif. Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022),…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan kaya akan warisan budaya lokal.[1] Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan tradisi, Indonesia mengakui bahwa norma-norma hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan oleh…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Kekuasaan kehakiman (judicial power) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam negara yang menganut prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.[1] Dalam konteks Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan pemeliharaan konstitusionalisme.[2] Kemandirian dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Konflik hukum adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam setiap sistem hukum, termasuk sistem hukum Indonesia.[1] Meskipun secara ideal, diharapkan tidak adanya konflik hukum dalam sistem hukum yang terstruktur dengan baik, dalam praktik nyata, konflik hukum kerap terjadi dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pembagian golongan penduduk di Indonesia merupakan salah satu aspek paling signifikan dari kebijakan hukum kolonial Belanda yang meninggalkan warisan mendalam dalam sistem hukum Indonesia modern.[1] Sistem pembagian ini bukan sekadar administrasi sederhana, melainkan manifestasi dari ideologi kolonial yang mendasarkan segregasi (pemisahan) sosial dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sangat kompleks dan memiliki cakupan yang sangat luas.[1] Untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum, para ahli hukum telah mengembangkan berbagai cara untuk mengklasifikasikan atau membidang-bidangkan hukum berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang yang…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sistem pembagian golongan penduduk yang berlaku di Hindia Belanda bukanlah sistem yang statis atau tetap selamanya. Sebaliknya, sistem ini memungkinkan individu untuk berpindah dari satu golongan ke golongan lain melalui berbagai mekanisme hukum yang telah diatur oleh pemerintah Belanda.[1] Peralihan golongan penduduk adalah…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Burgerlijk Wetboek (BW), pada awalnya hanya berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda.[1] Sistem pembagian golongan penduduk yang berlaku pada masa itu menentukan bahwa golongan Bumi Putra tunduk pada hukum adat,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, kedudukan putusan pengadilan selama ini dipandang sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat aplikatif terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[1] Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak sekadar menerapkan hukum yang sudah…