Category: Materi Perkuliahan
-
Siklus Anggaran
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Siklus Anggaran merupakan sub-mata kuliah yang membahas proses tahunan pengelolaan anggaran negara, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Siklus anggaran mencakup asas, sistem, dan sistematika anggaran yang menjadi prinsip dasar dalam perumusan APBN. Asas ini meliputi asas tahunan, asas transparansi, serta sistem berbasis kinerja…
-
Pengawasan Anggaran Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini mengkaji pengawasan anggaran negara sebagai mekanisme kontrol dalam memastikan pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan. Pengawasan mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan audit atas…
-
Landasan Hukum Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah Landasan Hukum Keuangan Negara memfokuskan pada kerangka hukum yang mengatur keuangan negara di Indonesia. Pembahasan ini mencakup landasan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 23 yang mengatur bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus disetujui oleh DPR melalui Anggaran…
-
Anggaran Dan Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Anggaran dan Keuangan Negara merupakan sub-mata kuliah yang membahas pengertian dasar tentang Hukum Keuangan Negara, yaitu disiplin hukum yang mengatur segala aspek terkait keuangan negara, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana negara. Selain itu, sub-mata kuliah ini juga menjelaskan definisi anggaran sebagai rencana…
-
Good Governance
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Good governance merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan good governance menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, demi menciptakan pemerintahan yang efektif…
-
Inovasi Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Inovasi daerah merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam menciptakan solusi baru guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menghadapi tantangan regional maupun nasional, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam berbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi. Dukungan regulasi…
-
Produk Hukum Lokal
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Produk hukum lokal merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun keputusan kepala daerah. Produk hukum ini penting dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga mampu menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Meski demikian, produk hukum lokal…
-
Keuangan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Keuangan daerah mencakup pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber-sumber lain. Pengelolaan keuangan daerah diatur agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Anggaran daerah disusun dalam APBD…
-
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah, yang mencakup dinas-dinas dan badan-badan lainnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, namun tetap harus sejalan dengan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan…
-
Hubungan Antara Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan untuk membagi kewenangan secara efektif. Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kewenangan penuh pada bidang-bidang tertentu, sementara dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat daerah. Hubungan kewenangan ini…