Category: Materi Perkuliahan
-
Konsep Teoritis Tentang Perlawanan terhadap Pajak
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam kajian teori perpajakan, terdapat konsep perlawanan terhadap pajak atau tax resistance. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak merasa beban pajak tidak adil atau tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Bentuk perlawanan ini dapat berupa upaya menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara sah…
-
Konsep Teoritis tentang Syarat-Syarat Pemungutan Pajak dan Asas Pengenaan Pajak
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keadilan, kemudahan, dan kepastian. Asas keadilan mengharuskan pajak dikenakan secara proporsional sesuai kemampuan wajib pajak. Asas kemudahan memastikan prosedur pajak tidak memberatkan, dan asas kepastian memberikan kejelasan tentang jumlah dan waktu pembayaran. Pengenaan pajak juga didasarkan…
-
Konsep Teoritis tentang konsep penggolongan pajak dan memahami dan menganalisis tentang Komponen Pajak
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Setiap jenis pajak memiliki regulasi dan undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki undang-undang tersendiri. Setiap aturan pajak ini disusun sesuai dengan karakteristik, objek, dan subjek yang dikenai pajak, guna memberikan kejelasan…
-
Konsep Teoritis tentang Konsep dan Teori Pemungutan Pajak dan Fungsi Pajak
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pajak dapat digolongkan berdasarkan objek, subjek, sifat, dan sifat pemungutannya. Penggolongan ini penting untuk memahami bagaimana pajak dibebankan dan bagaimana peran pajak tertentu dalam mencapai tujuan fiskal. Reformasi pajak, atau tax reform, menjadi upaya penting dalam memperbarui sistem perpajakan agar lebih adil, efisien, dan…
-
Pengantar: Hukum Pajak di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik. Secara teoritis, pajak berbeda dengan retribusi, yang dibayarkan oleh masyarakat untuk layanan tertentu, dan sumbangan, yang bersifat sukarela. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayar…
-
Hutang Luar Negeri
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas aspek-aspek terkait hutang luar negeri, termasuk jenis bantuan luar negeri yang diterima oleh Indonesia seperti pinjaman dan hibah. Diskusi mencakup sikap bangsa Indonesia terhadap bantuan luar negeri, di mana kebijakan diharapkan selalu mempertimbangkan kemandirian nasional dan keberlanjutan pembangunan. Landasan…
-
Pengelolaan Keuangan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub ini fokus pada pengelolaan keuangan di tingkat daerah dengan tujuan memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara efisien dan efektif guna mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan…
-
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas peran dan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis yang dikelola oleh negara untuk beroperasi di sektor-sektor strategis. Pembahasan mencakup pengelolaan keuangan BUMN, di mana BUMN bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara profesional agar…
-
Pengelolaan Harta Kekayaan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengelolaan Harta Kekayaan Negara membahas konsep dan proses pengelolaan aset negara yang mencakup harta kekayaan negara, baik berupa tanah, bangunan, maupun barang bergerak. Pembahasan meliputi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional negara, yang diatur melalui prosedur yang ketat…
-
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sub-mata kuliah ini membahas prinsip dan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip perimbangan keuangan bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal antara pusat dan daerah, serta memperkuat otonomi daerah. Dalam pembahasan ini dijelaskan…