Category: Materi Perkuliahan
-
Hukum Kepegawaian
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pengaturan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Baik buruknya kinerja negara sangat ditentukan oleh mutu birokrasi, yang dalam praktik dijalankan terutama oleh pegawai ASN.[1] Karena itu, hukum kepegawaian tidak hanya mengatur kedudukan individu pegawai, tetapi juga menjadi instrumen…
-
Perbuatan Melanggaran Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidshandeling)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Perkembangan negara hukum modern menolak gagasan bahwa pemerintah kebal dari tuntutan hukum. Jika dahulu berlaku prinsip “the King can do no wrong” atau “government could do no wrong”, kini justru ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa tanggung gugat. Setiap tindakan pemerintah yang melanggar…
-
Artificial Intelligence dalam Sektor Publik dan Penegakan Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sektor publik dan penegakan hukum semakin meluas, mulai dari sistem perizinan berbasis risiko, electronic traffic law enforcement (ETLE), analitik perpajakan, hingga predictive policing dan penilaian risiko pidana. Transformasi ini menjanjikan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data, tetapi…
-
Etika Kecerdasan Buatan dan Hak Asasi Manusia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) yang sangat cepat menghadirkan peluang besar sekaligus risiko serius bagi hak asasi manusia (HAM). Sistem AI kini memengaruhi siapa yang mendapatkan pekerjaan, kredit, layanan kesehatan, hingga bagaimana aparat penegak hukum mengambil keputusan. Di satu sisi, AI…
-
Tanggung Jawab Hukum dan Akuntabilitas dalam Sistem Artificial Intelligence
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin canggih dan otonom memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI menimbulkan kerugian? Apakah pengembang (developer), penyedia layanan (service provider), pengguna akhir (end-user), atau kombinasi semuanya? Esai ini membahas secara sistematis kerangka tanggung jawab hukum…
-
Kecerdasan Buatan dan Aspek Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) telah menjadi teknologi transformasional yang mengubah hampir seluruh sektor kehidupan—dari kesehatan, keuangan, transportasi, hingga penegakan hukum dan administrasi publik. Sistem AI kini berperan dalam mendiagnosis penyakit, menyaring pelamar kerja, menentukan kelayakan kredit, merekomendasikan pidana, memoderasi konten media…
-
Alat Bukti Elektronik dan Digital Forensik
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Transformasi digital mengubah secara fundamental lanskap penegakan hukum dan sistem peradilan. Hampir setiap perkara—baik cybercrime maupun kejahatan konvensional—kini meninggalkan jejak digital: pesan instan, log server, rekaman CCTV, transaksi elektronik, hingga metadata dari gawai pribadi. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik (electronic evidence) menjadi…
-
Aspek Hukum Media Sosial
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Media sosial menjadi infrastruktur komunikasi publik utama di Indonesia dengan lebih dari 190 juta pengguna dan tingkat penetrasi di atas 70% populasi.[1] Transformasi ini membuka ruang demokratisasi informasi, partisipasi publik, dan peluang ekonomi digital, namun sekaligus memunculkan spektrum persoalan hukum baru: pencemaran nama…
-
Transaksi Elektronik dan Kontrak Digital
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Transformasi digital ekonomi Indonesia telah mendorong evolusi fundamental dalam cara konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi. Pertumbuhan e-commerce, marketplace, dan layanan pembayaran digital menciptakan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum terkait transaksi elektronik, kontrak digital, dan bukti elektronik. Esai ini menganalisis kerangka regulasi Indonesia…
-
Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Maya
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Ekspansi ekonomi digital di Indonesia menciptakan kompleksitas baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang sebelumnya tidak dihadapi dalam era analog. Dengan lebih dari 143 juta pengguna media sosial dan tingkat penetrasi internet mencapai sekitar 85% populasi, tantangan terhadap perlindungan karya cipta, merek,…