Category: Materi Perkuliahan

  • Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengawasan dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui audit yang melibatkan pemeriksaan…

  • Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Internasional

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-procurement yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, sistem ini diintegrasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memudahkan pengawasan dan akses informasi oleh publik. Selain itu, untuk kebutuhan tertentu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan…

  • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagai tahapan yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi persiapan dokumen pengadaan, seleksi atau pelelangan penyedia, penawaran, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak. Setiap tahapan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta melibatkan proses evaluasi yang cermat…

  • Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa melibatkan identifikasi kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran dan perencanaan tahunan pemerintah. Langkah awal dalam perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi, perhitungan estimasi harga, serta penetapan metode pengadaan yang sesuai. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan…

  • Pihak-pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam pengadaan barang/jasa, terdapat berbagai pihak yang terlibat dengan peran serta tanggung jawab yang saling terkait. Pihak-pihak utama meliputi pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), dan penyedia barang/jasa itu sendiri. Selain itu, ada juga peran penting dari konsultan…

  • Prinsip, Kebijakan, dan dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pemerintah secara tepat waktu, dengan kualitas dan harga yang sesuai. Tujuan pengadaan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal…

  • Pengantar: Hukum Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur prosedur, kebijakan, dan mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pemerintah. Di Indonesia, pengadaan barang/jasa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, berperan sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antara pihak pemerintah…

  • Analisis mengenai pelaksanaan bermacam macam izin dalam praktek: Izin Usaha Bagi Pemilik Usaha baik dalam bidang Lingkungan atau Bidang lainnya

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan perizinan dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas aturan yang berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha dalam bidang lingkungan, kesehatan, atau sektor lain. Izin usaha menjadi salah satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi negara, izin sebagai perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keputusan pemberian izin kepada individu atau organisasi. Tindakan ini melibatkan pemberian hak atau wewenang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Izin sebagai perbuatan pemerintah menekankan aspek…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Secara teoritis, izin juga dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas tertentu. Perbuatan pemerintah ini bersifat sepihak dan berbentuk keputusan administratif yang menetapkan hak dan kewajiban pemegang izin. Izin…