Category: Materi Perkuliahan
-
MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga entitas yang saling terkait dalam jaringan relasional yang kompleks dan dinamis. Sejak awal peradaban, pertanyaan mendasar tentang hakikat keberadaan manusia dalam konteks sosial dan kebutuhan akan regulasi normatif telah menjadi fokus utama dalam diskursus filsafat, sosiologi, dan…
-
NORMA HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Kategori dan pembidangan hukum merupakan pengelompokan hukum ke dalam bidang-bidang tertentu agar lebih terstruktur dalam penerapannya. Kategori hukum dapat dilihat berdasarkan sifatnya, yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara (misalnya hukum pidana dan hukum tata negara), serta hukum privat…
-
KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sistem hukum dibangun atas dasar sumber hukum yang mengarahkan pembentukan norma hukum, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan. Asas hukum adalah konsep dasar yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam hukum, seperti asas legalitas dan keadilan. Prinsip hukum…
-
SUMBER-SUMBER HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pembahasan mengenai sumber hukum menempati posisi sentral dalam Pengantar Ilmu Hukum karena menyangkut pertanyaan mendasar: dari mana hukum itu berasal, bagaimana ia memperoleh kekuatan mengikat, dan melalui saluran apa ia dikenal serta berfungsi dalam masyarakat.[1] Bagi mahasiswa hukum, pemahaman yang tepat mengenai sumber…
-
Hukum-Hukum Lanjutan Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebagai negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam…
-
Aspek Hukum Pengujian (Toesting Gronden)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pengujian peraturan perundang-undangan (toetsingsrecht) memegang peranan krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan hierarki norma hukum. Pengujian ini merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan…
-
Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum anggaran negara dan keuangan publik menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi sarana utama negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan.[1] Berbeda dengan cabang-cabang hukum lain yang relatif lebih sempit objeknya, hukum anggaran negara dan keuangan publik…
-
Peradilan Tata Usaha Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen pokok dalam negara hukum demokratis untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin agar setiap penggunaan wewenang publik dapat diuji secara yuridis.[1][2] Dalam konteks berkembangnya konsep welfare state, di mana campur tangan pemerintah dalam kehidupan…
-
Penegakan Norma Hukum Administrasi Negara Dan Peran Sanksi Administratif
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Penegakan norma hukum administrasi negara merupakan fase akhir tetapi sangat menentukan dalam siklus pelaksanaan hukum administrasi negara. Tanpa mekanisme sanksi yang efektif, norma kewenangan, perizinan, pembatasan, dan kewajiban administratif akan menjadi sekadar “anjuran” tanpa daya paksa. Karena itu, sanksi administratif (leges administrativae sanctiones)…
-
Barang-Barang Milik Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari kekayaan negara, BMN bukan sekadar aset fisik yang dimiliki pemerintah, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang menopang kestabilan ekonomi…