Category: Materi Perkuliahan
-
Bentuk dan Struktur Karya Ilmiah : Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademik Di Bidang Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 31 Januari 2026 Karya ilmiah merupakan produk intelektual yang memerlukan penyusunan sistematis dan metodis untuk mengkomunikasikan kontribusi orisinal terhadap pengetahuan. Dalam konteks akademik hukum, penguasaan bentuk dan struktur karya ilmiah menjadi fondasi bagi peneliti untuk menyampaikan argumen secara logis, objektif, dan dapat diverifikasi. Tulisan ini menganalisis…
-
Pengantar: Etika dan Penulisan (Ilmiah) Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 31 Januari 2026 Penulisan ilmiah merupakan keterampilan fundamental yang harus dikuasai oleh setiap akademisi, peneliti, dan mahasiswa di seluruh jenjang pendidikan. Dalam era informasi dan pengetahuan ini, kemampuan mengkomunikasikan hasil penelitian dan pemikiran secara tertulis menjadi semakin penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional. Esai…
-
CATATAN KONTEMPORER – DINAMIKA UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Upaya hukum (legal remedies) dalam sistem peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pilar penting bagi mewujudkan keadilan administrasi dan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Dalam menjalani fungsinya sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya…
-
UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Hubungan antara warga negara dan administrasi pemerintahan telah berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perluasan peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam dinamika interaksi yang kompleks ini, seringkali timbul perselisihan yang disebabkan oleh Keputusan atau Tindakan Administrasi Negara yang dianggap merugikan oleh…
-
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Putusan peradilan merupakan puncak dari seluruh aktivitas peradilan yang berat dan panjang. Di balik layar pembacaan putusan publik, terdapat proses administratif yang kompleks, perdebatan mendalam antara hakim, dan pertarungan nilai-nilai keadilan yang berkelanjutan.[1] Putusan hakim bukan sekadar teks yang dibaca di ruang sidang,…
-
EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap final dan paling krusial dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak akan memiliki nilai praktis apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang wajib melaksanakannya. Dalam konteks Peradilan Tata…
-
KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam melaksanakan fungsinya, hakim PTUN tidak hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum…
-
KELEMBAGAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merepresentasikan salah satu pilar penting dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Keberadaannya tidak terpisahkan dari konsepsi negara hukum (rechtstaat) yang mengakui peradilan administrasi sebagai salah satu ciri khas pemerintahan…
-
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM INDONESIA
•
Disusun oleh: Tim Penyusun, Diupdate 9 September 2025 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa…
-
Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Produk hukum peraturan perundang-undangan merupakan hasil karya lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat norma hukum yang mengikat masyarakat luas. Sebagai negara hukum yang menganut sistem civil law, Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang kompleks dan terstruktur dalam hierarki yang jelas, mencerminkan pembagian kekuasaan antara pusat…