Category: Materi Perkuliahan

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sanksi administratif adalah bentuk tindakan hukuman yang dikenakan kepada individu atau badan yang melanggar ketentuan administrasi negara. Sanksi ini bisa berupa denda, pencabutan izin, hingga pembatasan kegiatan, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga ketertiban umum.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Barang milik negara (BMN) meliputi aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah, seperti tanah, bangunan, dan barang bergerak lainnya. Pengelolaan BMN diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara efisien dan untuk kepentingan publik, serta tercatat dan terlindungi dengan baik.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sarana administrasi negara mencakup berbagai perangkat yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik. Sarana ini meliputi sumber daya manusia, perangkat hukum, teknologi, dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses administrasi pemerintahan.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Wewenang adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pejabat administrasi untuk mengambil tindakan tertentu dalam kerangka hukum yang berlaku. Wewenang ini bersifat atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan yang diambil oleh pejabat tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tindakan administratif yang bersifat individual dan konkret, dibuat oleh pejabat tata usaha negara dalam lingkup kewenangannya, seperti penerbitan izin atau penetapan sanksi administratif. KTUN menjadi objek yang dapat diuji dan digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara jika…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Perbuatan administrasi negara merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan ini dapat berupa keputusan yang bersifat mengikat (KTUN) atau tindakan yang tidak bersifat mengikat, tergantung pada jenis wewenang yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Organisasi administrasi negara merujuk pada struktur dan sistem pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi negara dalam berbagai bidang. Struktur ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan badan di tingkat pusat hingga daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menjamin pelayanan publik yang merata dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sumber hukum HAN mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebiasaan administrasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam putusan hakim dan literatur akademis turut berperan dalam membentuk norma-norma yang berlaku dalam administrasi negara.

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 21 Oktober 2024 Asas-asas HAN, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas tidak memihak, menjadi pedoman utama bagi penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Asas-asas ini penting agar administrasi publik berjalan secara adil dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.