Category: Materi Perkuliahan

  • Pancasila sebagai Sistem Etika

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pancasila, yang telah ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, bukan sekadar dokumentasi konstitusional atau pernyataan formal semata. Di balik lima sila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa tersimpan suatu sistem nilai dan etika yang komprehensif, yang dirancang untuk membimbing perilaku dan…

  • Pancasila sebagai Dasar Negara

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pancasila berdiri sebagai pilar fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar negara yang secara yuridis tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Kedudukan ini bukan sekadar pengakuan simbolis, melainkan merepresentasikan komitmen ontologis dan normatif yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dipercaya…

  • Pancasila Sebagai Ideologi

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sekadar dokumentasi konstitusional atau slogan semata. Pancasila adalah ideologi yang hidup dan dinamis yang membimbing bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki peran yang fundamental dalam…

  • Pancasila sebagai Sistem Filsafat

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pancasila, dalam esensinya yang paling fundamental, bukan hanya sekadar ideologi negara atau dokumentasi konstitusional, melainkan sebuah sistem filsafat yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merepresentasikan hasil dari perenungan yang mendalam oleh para pendiri bangsa mengenai hakikat kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang…

  • Pancasila dalam Kajian Sejarah:

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, merupakan hasil dari proses perumusan yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai tokoh pendiri bangsa dengan latar belakang ideologi berbeda. Sejak diusulkan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi fondasi konstitusional bagi…

  • Pengantar Pendidikan Pancasila

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (5), kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri[1]. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) telah mengembangkan esensi materi Pendidikan Pancasila yang komprehensif untuk…

  • Sengketa Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sengketa dalam pengadaan barang/jasa dapat timbul karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksesuaian kontrak, klaim atas kualitas atau kuantitas barang/jasa, hingga tuduhan pelanggaran prosedur oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi langsung, mediasi, hingga arbitrase. Alternatif…

  • Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengawasan dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui audit yang melibatkan pemeriksaan…

  • Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Internasional

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-procurement yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, sistem ini diintegrasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memudahkan pengawasan dan akses informasi oleh publik. Selain itu, untuk kebutuhan tertentu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan…

  • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagai tahapan yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi persiapan dokumen pengadaan, seleksi atau pelelangan penyedia, penawaran, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak. Setiap tahapan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta melibatkan proses evaluasi yang cermat…