Category: Materi Perkuliahan
-
Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Bagian 1)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Mahkamah Konstitusi Secara Umum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Sejarah Judicial Review
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Partai Politik, Pemilu, dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, khususnya demokrasi representatif yang dianut Indonesia. Kedua institusi ini saling terkait erat dan menjadi mekanisme esensial bagi wujudnya kedaulatan rakyat. Menurut Jean-Jacques Rousseau dalam konsep kontrak sosialnya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan…
-
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membentuk dan mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa[1]. Tonggak sejarah sistem pemerintahan Indonesia diawali sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana proklamasi merupakan titik penjebolan sistem hukum kolonial sekaligus awal…
-
HAM dan Demokrasi
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern dan materi muatan pokok yang harus diatur dalam setiap konstitusi negara.[1] Bahkan negara-negara yang dikenal ketat dalam membatasi kebebasan warga negaranya sekalipun mengatur jaminan HAM dalam konstitusi mereka, yang memanifestasikan pengakuan universal…
-
Lembaga Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Sistem pemerintahan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara sistematis dan terstruktur. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip negara hukum memiliki kompleksitas kelembagaan yang telah berkembang signifikan, terutama setelah era reformasi tahun 1998. Perubahan Undang-Undang Dasar…
-
Sistem Pemerintahan di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan dua elemen fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan yang menentukan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, didistribusikan, dan dijalankan dalam menyelenggarakan pemerintahan.[1] Kedua elemen ini saling berkaitan erat dan membentuk kerangka dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan. Dalam konteks…