Category: Materi Perkuliahan
-
PENEMUAN HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Ilmu hukum dalam kenyataan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial, kebudayaan, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum sebagai instrumen sosial sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada, menyebabkan hukum tidak selalu diterapkan secara ideal sebagaimana…
-
HUKUM DALAM KENYATAAN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Ilmu hukum dalam kenyataan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial, kebudayaan, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum sebagai instrumen sosial sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada, menyebabkan hukum tidak selalu diterapkan secara ideal sebagaimana…
-
MASHAB-MASHAB/ ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Aliran atau mazhab hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam studi filsafat hukum yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan sistem hukum, termasuk pembuatan undang-undang, penerapan hukum dalam praktik, dan proses peradilan.[1] Setiap aliran hukum menawarkan perspektif yang berbeda tentang sumber, hakikat, tujuan, dan metode…
-
MACAM-MACAM SISTEM HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Metode penemuan hukum merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh hakim atau penegak hukum untuk menentukan aturan hukum yang tepat dalam suatu kasus konkret. Metode ini mencakup interpretasi hukum, di mana hakim menafsirkan kata-kata dalam undang-undang; analogi hukum, yang digunakan ketika tidak ada aturan…
-
KLASIFIKASI HUKUM
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pemahaman tentang klasifikasi atau penggolongan hukum merupakan fondasi penting dalam studi ilmu hukum sistematis. Kebutuhan untuk mengklasifikasikan hukum bukanlah sekadar kegiatan akademis yang bersifat teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi penegakan hukum dan aplikasi norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan…
-
OBJEK DAN SUBJEK HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai objek dan subjek dalam PTUN menjadi penting, karena keduanya menentukan syarat sahnya suatu gugatan serta batas kompetensi peradilan…
-
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Disusun oleh: Tim Penyusun, Diupdate 9 September 2025 Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan manifestasi konkret dari upaya perwujudan negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Julius Stahl, kehadiran peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah salah…
-
Hukum Acara Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (Impeachmen Presiden dan/atau Wakil Presiden)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui empat tahap amandemen (1999-2002) telah menghadirkan transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Esai ini menganalisis secara komprehensif hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…
-
SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami transformasi fundamental, khususnya dalam hal hubungan antarlembaga negara. Perubahan paradigma dari sistem hierarkis menuju sistem horizontal dengan prinsip checks and balances membawa konsekuensi baru, yakni kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan konstitusional…