Category: Hukum Tata Negara
-
Partai Politik, Pemilu, dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Pemerintah Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
HAM dan Demokrasi
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Lembaga Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Sistem Pemerintahan di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Hukum yang Berlaku Bagi Masing-Masing Golongan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Sejarah Penyusunan Konstitusi di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Sumber Hukum dan Sumber Hukum Tata Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Azas Azas Hukum Tata Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara lembaga negara serta hubungan antara negara dengan individu dalam kerangka konstitusional. HTN berkaitan erat dengan ilmu politik, hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan karena semua ilmu tersebut mempelajari aspek-aspek pemerintahan, kebijakan publik,…
-
Pengantar: Hukum Tata Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2024 Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara lembaga negara serta hubungan antara negara dengan individu dalam kerangka konstitusional. HTN berkaitan erat dengan ilmu politik, hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan karena semua ilmu tersebut mempelajari aspek-aspek pemerintahan, kebijakan publik,…