Category: Hukum dan Kebijakan Publik
-
KERANGKA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Kebijakan publik pada hakikatnya adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang secara sadar diambil pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah kolektif dan mewujudkan nilai-nilai publik. Di negara hukum, kebijakan publik tidak mungkin berdiri di luar atau di atas hukum; justru sebaliknya, kebijakan selalu dibingkai, dibatasi, dan dilegitimasi…
-
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PELAKSANAAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Pelayanan publik merupakan wujud paling konkret dari hadirnya negara dalam kehidupan warga negara sehari‑hari. Di Indonesia, mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dijalankan salah satunya melalui penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh organ‑organ pemerintahan.[1] Pelayanan…
-
PEMBENTUKAN HUKUM BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Dalam negara hukum demokratis, hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai hasil dari proses politik dan kebijakan publik yang bertujuan menjawab masalah-masalah sosial secara sah dan mengikat. Sejumlah studi mutakhir di Indonesia menegaskan bahwa pembentukan hukum yang mengabaikan logika kebijakan publik akan melahirkan…
-
HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Dalam negara hukum modern, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai kerangka normatif yang memberi bentuk, batas, dan daya paksa terhadap pilihan-pilihan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik pada dasarnya adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, beserta konsekuensinya bagi masyarakat luas.[1]…
-
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Dalam paradigma negara hukum demokratis, pembentukan hukum dan kebijakan publik tidak lagi dipahami sebagai domain eksklusif negara, melainkan sebagai proses bersama yang menuntut keterlibatan aktif warga negara. Partisipasi publik dipandang sebagai salah satu pilar utama good governance, sejajar dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi…
-
KONSEP DASAR TENTANG HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Hukum dan kebijakan publik merupakan dua pilar utama penyelenggaraan negara modern. Keduanya sama-sama berkaitan dengan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi kehidupan masyarakat. Namun, meskipun saling terkait erat, hukum dan kebijakan publik memiliki titik berangkat, logika kerja, dan instrumen yang berbeda.…