Category: Hukum Cyber & AI

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sektor publik dan penegakan hukum semakin meluas, mulai dari sistem perizinan berbasis risiko, electronic traffic law enforcement (ETLE), analitik perpajakan, hingga predictive policing dan penilaian risiko pidana. Transformasi ini menjanjikan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data, tetapi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) yang sangat cepat menghadirkan peluang besar sekaligus risiko serius bagi hak asasi manusia (HAM). Sistem AI kini memengaruhi siapa yang mendapatkan pekerjaan, kredit, layanan kesehatan, hingga bagaimana aparat penegak hukum mengambil keputusan. Di satu sisi, AI…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin canggih dan otonom memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI menimbulkan kerugian? Apakah pengembang (developer), penyedia layanan (service provider), pengguna akhir (end-user), atau kombinasi semuanya? Esai ini membahas secara sistematis kerangka tanggung jawab hukum…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) telah menjadi teknologi transformasional yang mengubah hampir seluruh sektor kehidupan—dari kesehatan, keuangan, transportasi, hingga penegakan hukum dan administrasi publik. Sistem AI kini berperan dalam mendiagnosis penyakit, menyaring pelamar kerja, menentukan kelayakan kredit, merekomendasikan pidana, memoderasi konten media…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Transformasi digital mengubah secara fundamental lanskap penegakan hukum dan sistem peradilan. Hampir setiap perkara—baik cybercrime maupun kejahatan konvensional—kini meninggalkan jejak digital: pesan instan, log server, rekaman CCTV, transaksi elektronik, hingga metadata dari gawai pribadi. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik (electronic evidence) menjadi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Media sosial menjadi infrastruktur komunikasi publik utama di Indonesia dengan lebih dari 190 juta pengguna dan tingkat penetrasi di atas 70% populasi.[1] Transformasi ini membuka ruang demokratisasi informasi, partisipasi publik, dan peluang ekonomi digital, namun sekaligus memunculkan spektrum persoalan hukum baru: pencemaran nama…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Ekspansi ekonomi digital di Indonesia menciptakan kompleksitas baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang sebelumnya tidak dihadapi dalam era analog. Dengan lebih dari 143 juta pengguna media sosial dan tingkat penetrasi internet mencapai sekitar 85% populasi, tantangan terhadap perlindungan karya cipta, merek,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Perlindungan data pribadi telah menjadi hak asasi fundamental di era digital yang tidak dapat ditawar (non-negotiable). Esai ini menganalisis kerangka regulasi perlindungan data pribadi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan membandingkannya dengan standar internasional, khususnya…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Cybercrime merupakan fenomena global yang terus berkembang dengan tingkat kompleksitas dan kerugian finansial yang signifikan. Esai ini menganalisis landscape cybercrime Indonesia melalui multiple lenses: definisi dan tipologi cybercrime berdasarkan literatur internasional dan regulasi domestik, mapping terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan…