Category: Hukum Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sengketa dalam pengadaan barang/jasa dapat timbul karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksesuaian kontrak, klaim atas kualitas atau kuantitas barang/jasa, hingga tuduhan pelanggaran prosedur oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi langsung, mediasi, hingga arbitrase. Alternatif…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengawasan dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui audit yang melibatkan pemeriksaan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-procurement yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, sistem ini diintegrasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memudahkan pengawasan dan akses informasi oleh publik. Selain itu, untuk kebutuhan tertentu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagai tahapan yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi persiapan dokumen pengadaan, seleksi atau pelelangan penyedia, penawaran, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak. Setiap tahapan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta melibatkan proses evaluasi yang cermat…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa melibatkan identifikasi kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran dan perencanaan tahunan pemerintah. Langkah awal dalam perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi, perhitungan estimasi harga, serta penetapan metode pengadaan yang sesuai. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam pengadaan barang/jasa, terdapat berbagai pihak yang terlibat dengan peran serta tanggung jawab yang saling terkait. Pihak-pihak utama meliputi pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), dan penyedia barang/jasa itu sendiri. Selain itu, ada juga peran penting dari konsultan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pemerintah secara tepat waktu, dengan kualitas dan harga yang sesuai. Tujuan pengadaan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur prosedur, kebijakan, dan mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pemerintah. Di Indonesia, pengadaan barang/jasa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, berperan sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antara pihak pemerintah…