Category: Hukum Administrasi Negara

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran fundamental dalam menata kegiatan administrasi pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan modern yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), HAN berkembang pesat dan menjadi instrumen hukum yang tidak…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pengaturan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Baik buruknya kinerja negara sangat ditentukan oleh mutu birokrasi, yang dalam praktik dijalankan terutama oleh pegawai ASN.[1] Karena itu, hukum kepegawaian tidak hanya mengatur kedudukan individu pegawai, tetapi juga menjadi instrumen…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Perkembangan negara hukum modern menolak gagasan bahwa pemerintah kebal dari tuntutan hukum. Jika dahulu berlaku prinsip “the King can do no wrong” atau “government could do no wrong”, kini justru ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa tanggung gugat. Setiap tindakan pemerintah yang melanggar…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebagai negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pengujian peraturan perundang-undangan (toetsingsrecht) memegang peranan krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan hierarki norma hukum. Pengujian ini merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum anggaran negara dan keuangan publik menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi sarana utama negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan.[1] Berbeda dengan cabang-cabang hukum lain yang relatif lebih sempit objeknya, hukum anggaran negara dan keuangan publik…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen pokok dalam negara hukum demokratis untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin agar setiap penggunaan wewenang publik dapat diuji secara yuridis.[1][2] Dalam konteks berkembangnya konsep welfare state, di mana campur tangan pemerintah dalam kehidupan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Penegakan norma hukum administrasi negara merupakan fase akhir tetapi sangat menentukan dalam siklus pelaksanaan hukum administrasi negara. Tanpa mekanisme sanksi yang efektif, norma kewenangan, perizinan, pembatasan, dan kewajiban administratif akan menjadi sekadar “anjuran” tanpa daya paksa. Karena itu, sanksi administratif (leges administrativae sanctiones)…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari kekayaan negara, BMN bukan sekadar aset fisik yang dimiliki pemerintah, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang menopang kestabilan ekonomi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sarana administrasi negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik (public service). Sebagai bagian integral dari hukum administrasi negara, sarana administrasi negara mencakup seluruh perangkat yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangan dan kewaj ibannya secara efektif dan efisien.[1]…