Category: Hukum Administrasi Daerah

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Februari 2026 Barang Milik Daerah merupakan seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah, yang secara yuridis berada dalam penguasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Keberadaan BMD tidak semata dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan juga…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2025 Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi paradigma fundamental dalam reformasi administrasi publik di Indonesia sejak era pasca-reformasi tahun 1998. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama praktik korupsi, kolusi, dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Secara yuridis, inovasi daerah diakui dan diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Produk hukum lokal merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Dalam konteks sistem desentralisasi Indonesia, produk hukum daerah berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum nasional dan kebutuhan khusus di tingkat lokal,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Keuangan daerah merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui keuangan daerah, pemerintah kabupaten dan kota memperoleh kapasitas nyata untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[1] Pasal 293 dan Pasal…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, negara berupaya mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat demokrasi lokal. Kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah bertumpu pada Pasal 18, Pasal 18A, dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan vertikal yang menempatkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai elemen fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan.[1] Landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa wilayah Indonesia terbagi atas provinsi,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum Administrasi Daerah merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem hukum publik, Hukum Administrasi Daerah berfungsi sebagai instrumen yuridis yang menjembatani antara kekuasaan negara dengan pelaksanaan…