Category: Hukum Administrasi Daerah

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Good governance merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan good governance menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, demi menciptakan pemerintahan yang efektif…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Inovasi daerah merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam menciptakan solusi baru guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menghadapi tantangan regional maupun nasional, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam berbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi. Dukungan regulasi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Produk hukum lokal merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun keputusan kepala daerah. Produk hukum ini penting dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga mampu menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Meski demikian, produk hukum lokal…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Keuangan daerah mencakup pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber-sumber lain. Pengelolaan keuangan daerah diatur agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Anggaran daerah disusun dalam APBD…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah, yang mencakup dinas-dinas dan badan-badan lainnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, namun tetap harus sejalan dengan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan untuk membagi kewenangan secara efektif. Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kewenangan penuh pada bidang-bidang tertentu, sementara dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat daerah. Hubungan kewenangan ini…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi negara, di mana pemerintah pusat menangani kebijakan-kebijakan strategis berskala nasional, sementara pemerintah daerah lebih fokus pada urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus…