Category: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan.…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu pilar fundamental dalam perwujudan negara hukum (rechtsstaat). Dalam konteks doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana dikemukakan Montesquieu dalam L’Esprit des Lois (1748), kekuasaan kehakiman—termasuk di dalamnya PTUN—mengemban fungsi krusial…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilepaskan dari tradisi peradilan administrasi yang berkembang di Eropa, khususnya Prancis dan Belanda, yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia. Di Prancis, embrio peradilan administrasi lahir pada masa Revolusi Prancis melalui lembaga Conseil du Roi yang kemudian…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan maksud utama untuk menjadi sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, benturan kepentingan antara pejabat publik dengan warga negara tidak dapat dihindari, baik karena perbedaan persepsi, kepentingan, maupun akibat…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 3 September 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan administratif yang diambil pejabat negara. Dalam telaah sejarah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) di Indonesia…