Category: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai objek dan subjek dalam PTUN menjadi penting, karena keduanya menentukan syarat sahnya suatu gugatan serta batas kompetensi peradilan…

un, Diupdate 9 September 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memiliki asas-asas fundamental yang menjadi kerangka kerja dalam setiap proses beracara. Asas-asas tersebut memastikan bahwa peradilan tidak hanya sekadar forum formalitas hukum, tetapi juga instrumen untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 63, 80,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan.…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilepaskan dari tradisi peradilan administrasi yang berkembang di Eropa, khususnya Prancis dan Belanda, yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia. Di Prancis, embrio peradilan administrasi lahir pada masa Revolusi Prancis melalui lembaga Conseil du Roi yang kemudian…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan maksud utama untuk menjadi sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, benturan kepentingan antara pejabat publik dengan warga negara tidak dapat dihindari, baik karena perbedaan persepsi, kepentingan, maupun akibat…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 3 September 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan administratif yang diambil pejabat negara. Dalam telaah sejarah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) di Indonesia…