Category: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Upaya hukum (legal remedies) dalam sistem peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pilar penting bagi mewujudkan keadilan administrasi dan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Dalam menjalani fungsinya sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Hubungan antara warga negara dan administrasi pemerintahan telah berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perluasan peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam dinamika interaksi yang kompleks ini, seringkali timbul perselisihan yang disebabkan oleh Keputusan atau Tindakan Administrasi Negara yang dianggap merugikan oleh…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Putusan peradilan merupakan puncak dari seluruh aktivitas peradilan yang berat dan panjang. Di balik layar pembacaan putusan publik, terdapat proses administratif yang kompleks, perdebatan mendalam antara hakim, dan pertarungan nilai-nilai keadilan yang berkelanjutan.[1] Putusan hakim bukan sekadar teks yang dibaca di ruang sidang,…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap final dan paling krusial dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak akan memiliki nilai praktis apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang wajib melaksanakannya. Dalam konteks Peradilan Tata…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 25 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam melaksanakan fungsinya, hakim PTUN tidak hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merepresentasikan salah satu pilar penting dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Keberadaannya tidak terpisahkan dari konsepsi negara hukum (rechtstaat) yang mengakui peradilan administrasi sebagai salah satu ciri khas pemerintahan…

Disusun oleh: Tim Penyusun, Diupdate 9 September 2025 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa…

Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai objek dan subjek dalam PTUN menjadi penting, karena keduanya menentukan syarat sahnya suatu gugatan serta batas kompetensi peradilan…

Disusun oleh: Tim Penyusun, Diupdate 9 September 2025 Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan manifestasi konkret dari upaya perwujudan negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Julius Stahl, kehadiran peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah salah…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2026 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan…