Category: Hukum Acara Peradilan Konstitusi
-
Hukum Acara Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (Impeachmen Presiden dan/atau Wakil Presiden)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui empat tahap amandemen (1999-2002) telah menghadirkan transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Esai ini menganalisis secara komprehensif hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…
-
SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami transformasi fundamental, khususnya dalam hal hubungan antarlembaga negara. Perubahan paradigma dari sistem hierarkis menuju sistem horizontal dengan prinsip checks and balances membawa konsekuensi baru, yakni kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan konstitusional…
-
Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 1)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan fenomena inheren dalam proses demokrasi elektoral yang memerlukan penyelesaian hukum yang adil, cepat, dan final. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir…
-
MEKANISME IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Pendahuluan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang paling kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai impeachment diatur secara eksplisit dalam Pasal 7A dan Pasal…
-
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Partai politik merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, khususnya dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia.[1] Sebagai institusi yang berfungsi menjembatani antara pemerintah dan rakyat, partai politik memiliki peran strategis dalam menata aspirasi rakyat yang beragam menjadi pendapat umum…
-
Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…