Author: locopath.id
-
Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat…
-
Gambaran Umum Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang tata usaha negara, terutama yang terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berpengaruh pada hak-hak warga negara. Kompetensi ini dibatasi pada keputusan yang bersifat…
-
Maksud dan Tujuan HAPTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 HAPTUN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari tindakan administratif yang tidak sah atau melanggar hak-hak mereka. Dengan demikian, HAPTUN berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat publik, memastikan keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum…
-
Pengantar: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan administratif yang diambil pejabat negara. HAPTUN mencakup berbagai istilah penting seperti “keputusan tata usaha negara” yang…
-
Penyusunan Kerangka BAB Hasil dan Pembahasan pada Laporan Penelitian Empiris
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pada penelitian hukum empiris, kerangka bab hasil dan pembahasan dirancang untuk menyajikan data yang dikumpulkan dari lapangan dan melakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan konsep atau teori hukum. Hasil penelitian akan menggambarkan temuan utama yang kemudian dianalisis lebih mendalam dalam pembahasan. Bagian ini…
-
Sistematika Penyusunan proposal penelitian hukum empiris (Sosio Legal)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Proposal penelitian hukum empiris (sosio-legal) mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka teori. Dalam metodologi, perlu dirinci metode pengumpulan data seperti observasi atau wawancara, serta teknik analisis data untuk menghubungkan temuan empiris dengan teori hukum yang berlaku. Sistematika…
-
Penyusunan Instrumen Penelitian Pada Penelitian Normatif
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam penelitian hukum normatif, instrumen penelitian disusun untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan sumber hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Instrumen ini mencakup berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur akademik. Instrumen ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap norma hukum, dengan…
-
Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Hukum Normatif
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Proposal penelitian hukum normatif biasanya mencakup latar belakang masalah yang mendasari kebutuhan akan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kerangka teori. Selain itu, terdapat bagian tinjauan pustaka yang berfungsi untuk mendalami berbagai norma dan teori yang relevan. Proposal ini mengarahkan penelitian…
-
Jenis Penelitian Hukum Normatif
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, dengan fokus pada studi literatur dan dokumen hukum, seperti undang-undang, perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Metode ini mencakup analisis konsep, konstruksi hukum, analisis perbandingan, dan metode interpretasi hukum, yang semuanya ditujukan…
-
Isu Hukum dalam Penelitian Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Penelitian hukum sering kali mengangkat berbagai isu hukum, seperti konflik norma, inkonsistensi regulasi, perbedaan interpretasi, dan kesenjangan penerapan hukum. Isu-isu ini bisa berupa permasalahan dalam harmonisasi peraturan, implementasi kebijakan, atau dampak hukum pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, isu hukum menjadi subjek…