Author: locopath.id

  • Pihak-pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam pengadaan barang/jasa, terdapat berbagai pihak yang terlibat dengan peran serta tanggung jawab yang saling terkait. Pihak-pihak utama meliputi pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), dan penyedia barang/jasa itu sendiri. Selain itu, ada juga peran penting dari konsultan…

  • Prinsip, Kebijakan, dan dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pemerintah secara tepat waktu, dengan kualitas dan harga yang sesuai. Tujuan pengadaan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal…

  • Pengantar: Hukum Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur prosedur, kebijakan, dan mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pemerintah. Di Indonesia, pengadaan barang/jasa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, berperan sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antara pihak pemerintah…

  • Analisis mengenai pelaksanaan bermacam macam izin dalam praktek: Izin Usaha Bagi Pemilik Usaha baik dalam bidang Lingkungan atau Bidang lainnya

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pelaksanaan perizinan dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas aturan yang berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha dalam bidang lingkungan, kesehatan, atau sektor lain. Izin usaha menjadi salah satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi negara, izin sebagai perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keputusan pemberian izin kepada individu atau organisasi. Tindakan ini melibatkan pemberian hak atau wewenang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Izin sebagai perbuatan pemerintah menekankan aspek…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Secara teoritis, izin juga dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas tertentu. Perbuatan pemerintah ini bersifat sepihak dan berbentuk keputusan administratif yang menetapkan hak dan kewajiban pemegang izin. Izin…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Norma Penutup dari Penetapan Norma Yuridis

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam perspektif teori hukum, izin sebagai norma penutup dalam sistem norma yuridis berfungsi untuk melengkapi ketentuan hukum yang telah ada dan mengisi kekosongan hukum. Norma penutup ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan persetujuan atau larangan tertentu yang belum diatur secara eksplisit dalam…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori hukum administrasi, izin dipandang sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat guna mencapai kepentingan umum. Sebagai instrumen pemerintah, izin berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan risiko terhadap ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.…

  • Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi publik, izin sebagai instrumen pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Sebagai instrumen pengendalian, izin berperan dalam mencegah penyalahgunaan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan izin sebagai instrumen, pemerintah dapat membatasi dan…

  • Konsep dan Ruang Lingkup  tentang Hukum Perizinan

    Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian izin. Hukum ini memuat ketentuan yang memungkinkan negara, melalui pejabat atau instansi pemerintah, memberikan kewenangan atau hak khusus kepada individu atau badan…