Author: locopath.id
-
Perluasan Berlakunya Hukum Perdata di Hindia-Belanda
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Burgerlijk Wetboek (BW), pada awalnya hanya berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda.[1] Sistem pembagian golongan penduduk yang berlaku pada masa itu menentukan bahwa golongan Bumi Putra tunduk pada hukum adat,…
-
Hukum yang Diciptakan Melalui Putusan Pengadilan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, kedudukan putusan pengadilan selama ini dipandang sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat aplikatif terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[1] Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak sekadar menerapkan hukum yang sudah…
-
Sejarah Hukum Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sejarah hukum Indonesia adalah narasi panjang tentang transformasi sistem hukum dari era pra-kolonial yang beragam dan terdesentralisasi, melalui periode penjajahan Belanda dan Jepang yang membawa pengaruh hukum asing, hingga menjadi sistem hukum nasional yang modern dan berdaulat.[1] Pemahaman tentang sejarah hukum Indonesia sangat…
-
Hukum Sebagai Pranata Sosial: Kajian Pengantar Hukum Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Aristoteles, filsuf Yunani Kuno, menegaskan bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk yang pada kodratnya hidup berkelompok dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Dalam konteks kehidupan bersama ini,…
-
Hukum Tertulis dan Peraturan Perundang-Undangan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara…
-
Pengantar: Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran fundamental dalam menata kegiatan administrasi pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan modern yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), HAN berkembang pesat dan menjadi instrumen hukum yang tidak…
-
Asas-Asas Umum Yang Baik (AUPB)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Dalam sistem hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menempati posisi strategis sebagai instrumen pengujian dan panduan bagi tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.[1] Konsep AUPB merupakan faktor penting bagi dasar pengujian tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi parameter panduan tindakan…
-
Hukum Kepegawaian
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pengaturan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Baik buruknya kinerja negara sangat ditentukan oleh mutu birokrasi, yang dalam praktik dijalankan terutama oleh pegawai ASN.[1] Karena itu, hukum kepegawaian tidak hanya mengatur kedudukan individu pegawai, tetapi juga menjadi instrumen…
-
Perbuatan Melanggaran Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidshandeling)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Perkembangan negara hukum modern menolak gagasan bahwa pemerintah kebal dari tuntutan hukum. Jika dahulu berlaku prinsip “the King can do no wrong” atau “government could do no wrong”, kini justru ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa tanggung gugat. Setiap tindakan pemerintah yang melanggar…
-
Artificial Intelligence dalam Sektor Publik dan Penegakan Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 10 Januari 2026 Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sektor publik dan penegakan hukum semakin meluas, mulai dari sistem perizinan berbasis risiko, electronic traffic law enforcement (ETLE), analitik perpajakan, hingga predictive policing dan penilaian risiko pidana. Transformasi ini menjanjikan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data, tetapi…