Author: locopath.id
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Dalam teori administrasi publik, izin sebagai instrumen pemerintah berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Sebagai instrumen pengendalian, izin berperan dalam mencegah penyalahgunaan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan izin sebagai instrumen, pemerintah dapat membatasi dan…
-
Konsep dan Ruang Lingkup tentang Hukum Perizinan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum Perizinan merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian izin. Hukum ini memuat ketentuan yang memungkinkan negara, melalui pejabat atau instansi pemerintah, memberikan kewenangan atau hak khusus kepada individu atau badan…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Prosedur Beracara dan Upaya Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Gugatan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Hukum Pembuktian
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan.…
-
Gambaran Umum Kompetensi PTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Kompetensi PTUN terbatas pada sengketa administratif antara individu atau badan hukum melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan administratif. Kompetensi ini termasuk tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti keputusan yang bersifat…
-
Sejarah PTUN di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilepaskan dari tradisi peradilan administrasi yang berkembang di Eropa, khususnya Prancis dan Belanda, yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia. Di Prancis, embrio peradilan administrasi lahir pada masa Revolusi Prancis melalui lembaga Conseil du Roi yang kemudian…
-
Maksud dan Tujuan HAPTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan maksud utama untuk menjadi sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, benturan kepentingan antara pejabat publik dengan warga negara tidak dapat dihindari, baik karena perbedaan persepsi, kepentingan, maupun akibat…
-
Pengantar : Peristilahan Dalam HAPTUN
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 3 September 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan administratif yang diambil pejabat negara. Dalam telaah sejarah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) di Indonesia…
-
Penyusunan Kerangka BAB Hasil dan Pembahasan pada Laporan Penelitian Empiris
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pada penelitian hukum empiris, kerangka bab hasil dan pembahasan dirancang untuk menyajikan data yang dikumpulkan dari lapangan dan melakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan konsep atau teori hukum. Hasil penelitian akan menggambarkan temuan utama yang kemudian dianalisis lebih mendalam dalam pembahasan. Bagian ini…