Author: locopath.id
-
Terjadinya Hukum dan Fungsi Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pertanyaan tentang bagaimana hukum terjadi dan untuk apa hukum berfungsi merupakan dua tema fundamental dalam Pengantar Ilmu Hukum. Keduanya tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga sangat menentukan cara memahami, menerapkan, dan mengkritisi hukum positif dalam praktik.[1] Terjadinya hukum menyangkut persoalan sumber dan…
-
Tujuan Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari suatu sistem hukum adalah salah satu persoalan fundamental dalam filsafat hukum yang telah mendominasi diskursus akademis selama berabad-abad.[1] Tujuan hukum bukan sekadar pertanyaan teoretis abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat mengorganisir kehidupan bersama, menjaga…
-
Unsur-Unsur Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa dimensi pemahaman yang fundamental. Salah satu dimensi terpenting adalah pemahaman tentang konsep-konsep pokok yang menjadi dasar bangunan sistem hukum secara keseluruhan.[1] Konsep-konsep pokok ini sering disebut sebagai unsur-unsur hukum atau konsep-konsep fundamental dalam hukum yang mencakup…
-
Produk Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-Undangan)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan susunan bertingkat yang sangat kompleks dan komprehensif. Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022),…
-
Hukum Kebiasaan (dan Hukum Adat) di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan kaya akan warisan budaya lokal.[1] Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan tradisi, Indonesia mengakui bahwa norma-norma hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan oleh…
-
Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Kekuasaan kehakiman (judicial power) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam negara yang menganut prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.[1] Dalam konteks Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum, penegakan keadilan, dan pemeliharaan konstitusionalisme.[2] Kemandirian dan…
-
Konflik Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Konflik hukum adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam setiap sistem hukum, termasuk sistem hukum Indonesia.[1] Meskipun secara ideal, diharapkan tidak adanya konflik hukum dalam sistem hukum yang terstruktur dengan baik, dalam praktik nyata, konflik hukum kerap terjadi dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang…
-
Sejarah Pembagian Golongan Penduduk di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Pembagian golongan penduduk di Indonesia merupakan salah satu aspek paling signifikan dari kebijakan hukum kolonial Belanda yang meninggalkan warisan mendalam dalam sistem hukum Indonesia modern.[1] Sistem pembagian ini bukan sekadar administrasi sederhana, melainkan manifestasi dari ideologi kolonial yang mendasarkan segregasi (pemisahan) sosial dan…
-
Pembidangan Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat sangat kompleks dan memiliki cakupan yang sangat luas.[1] Untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum, para ahli hukum telah mengembangkan berbagai cara untuk mengklasifikasikan atau membidang-bidangkan hukum berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang yang…
-
Peralihan Golongan Penduduk Indonesia pada Masa Hindia Belanda
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sistem pembagian golongan penduduk yang berlaku di Hindia Belanda bukanlah sistem yang statis atau tetap selamanya. Sebaliknya, sistem ini memungkinkan individu untuk berpindah dari satu golongan ke golongan lain melalui berbagai mekanisme hukum yang telah diatur oleh pemerintah Belanda.[1] Peralihan golongan penduduk adalah…