Author: locopath.id
-
PELANGGARAN HAM BERAT DAN DISKRIMINASI YANG MENDORONG UU 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN AMANDEMEN III UUD NRI TAHUN 1945
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Perjalanan hukum hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak terlepas dari lembaran kelam penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran sistematis terhadap martabat kemanusiaan. Dari peristiwa 1965-1966 yang menewaskan ratusan ribu orang, hingga operasi keamanan yang melibatkan pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan,…
-
PARTIKULARISME DAN UNIVERSAL DALAM DECLARATION UNIVERSAL OF HUMAN RIGHTS
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sering dipandang sebagai dokumen yang mewakili universalisme absolut yang diktum atas tradisi non-Barat. Pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Esai ini menganalisis dialektika kompleks antara partikularisme dan universalisme dalam DUHAM melalui kajian historis, filosofis, dan komparatif. Penelitian menemukan…
-
ABUSE OF POWER YANG MENDORONG MAGNA CHARTA, BILL OF RIGHT, VIRGINIA ACT
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Sejarah konstitusionalisme modern tidak dapat dilepaskan dari upaya manusia untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang arbitrer. Sepanjang berabad-abad, berbagai instrumen hukum telah dikembangkan sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sistematis oleh para penguasa. Tiga dokumen fundamental—Magna Carta (1215), Bill of Rights (1689),…
-
PEREBUTAN WILAYAH YANG MENIMBULKAN PIAGAM MADINAH
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 I. Pendahuluan Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Madinah (pada tahun 622 M), kota yang kemudian dikenal dengan Madinah al-Munawwarah tersebut merupakan medan pertempuran yang tidak pernah tenang. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang mendiami wilayah Yatsrib dengan suku-suku Yahudi…
-
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN MANFAAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep fundamental yang secara intrinsik terkait satu sama lain dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan,…
-
Bentuk Negara Kesatuan: Desentralisasi, Otonomi, dan Dinamika Hubungan Pusat-Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun berdasarkan konstitusi yang berlaku secara nasional telah mengadopsi model penyelenggaraan pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip kesatuan negara dengan mekanisme desentralisasi yang memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.[1] Bentuk…
-
Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Pemerintah daerah merupakan institusi krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal untuk mencapai tujuan nasional sambil memperhatikan keunikan dan keragaman karakteristik daerah.[1] Desentralisasi, sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, telah mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi…
-
Desentralisasi Asimetris
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Desentralisasi asimetris merupakan salah satu konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang mencerminkan kesadaran mendalam tentang heterogenitas wilayah dan dinamika sosio-kultural masyarakat Indonesia[1]. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi keragaman dalam…
-
Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip desentralisasi yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dan perubahan paradigma dalam tata kelola publik[1]. Dinamika ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan…
-
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan negara kesatuan yang kompleks dan plural, dirancang untuk menjalankan prinsip desentralisasi sambil tetap mempertahankan integritas nasional dan keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara berbagai tingkat pemerintahan.[1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang…