Author: locopath.id

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pengujian peraturan perundang-undangan (toetsingsrecht) memegang peranan krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan hierarki norma hukum. Pengujian ini merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Hukum anggaran negara dan keuangan publik menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi sarana utama negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan.[1] Berbeda dengan cabang-cabang hukum lain yang relatif lebih sempit objeknya, hukum anggaran negara dan keuangan publik…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen pokok dalam negara hukum demokratis untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin agar setiap penggunaan wewenang publik dapat diuji secara yuridis.[1][2] Dalam konteks berkembangnya konsep welfare state, di mana campur tangan pemerintah dalam kehidupan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Penegakan norma hukum administrasi negara merupakan fase akhir tetapi sangat menentukan dalam siklus pelaksanaan hukum administrasi negara. Tanpa mekanisme sanksi yang efektif, norma kewenangan, perizinan, pembatasan, dan kewajiban administratif akan menjadi sekadar “anjuran” tanpa daya paksa. Karena itu, sanksi administratif (leges administrativae sanctiones)…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari kekayaan negara, BMN bukan sekadar aset fisik yang dimiliki pemerintah, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang menopang kestabilan ekonomi…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Sarana administrasi negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik (public service). Sebagai bagian integral dari hukum administrasi negara, sarana administrasi negara mencakup seluruh perangkat yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangan dan kewaj ibannya secara efektif dan efisien.[1]…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada legitimasi hukum yang jelas.[1] Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan merupakan instrumen fundamental yang mendasari keabsahan tindakan aparatur…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan jantung dari hukum administrasi negara Indonesia karena melalui instrumen inilah kehendak pemerintah dituangkan secara tertulis dan menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Dalam konteks negara hukum, KTUN sekaligus berfungsi sebagai pintu masuk bagi kontrol yudisial melalui Peradilan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Tindakan pemerintahan dan instrumen pemerintahan merupakan pusat kajian hukum administrasi negara karena melalui keduanya kekuasaan eksekutif menjelma menjadi perbuatan konkret yang menyentuh hak dan kewajiban warga negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan dan instrumen tersebut harus dapat diuji keabsahannya berdasarkan asas legalitas dan…

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Januari 2026 Susunan organisasi pemerintahan merupakan pembahasan dalam disiplin kajian hukum tata negara yang erat kaitannya dengan hukum administrasi negara. Sebagai disiplin kajian yang berdekatan, hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki subbab pembahasan yang saling bersinggungan dan saling melengkapi.[1] Organisasi pemerintah di Indonesia…