Author: locopath.id
-
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempati posisi strategis dan unik dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai entitas yang menanggung dua peran simultan: sebagai agen pembangunan (agent of development) dan sebagai entitas bisnis (business entity).[1] Eksistensi BUMN merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusi Pasal 33…
-
Pengelolaan Harta Kekayaan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pengelolaan harta kekayaan negara merupakan salah satu subsistem penting dalam hukum keuangan negara yang menentukan kualitas tata kelola keuangan publik secara keseluruhan. Jika keuangan negara secara umum berfokus pada arus kas (penerimaan dan pengeluaran), maka pengelolaan harta kekayaan negara menitikberatkan pada pengelolaan aset…
-
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen fundamental dalam implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta keseimbangan yang…
-
Siklus Anggaran
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Siklus anggaran merupakan jantung sistem pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan mekanisme akuntabilitas fiskal dalam negara demokrasi.[1] Dalam konteks Indonesia, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar rangkaian prosedural administratif, melainkan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignty) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal…
-
Pengawasan Anggaran Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Pengawasan anggaran negara merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang demokratis dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)…
-
Landasan Hukum Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Hukum keuangan negara merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan negara modern yang demokratis. Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),…
-
Anggaran Dan Keuangan Negara
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Hukum keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berlandaskan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.[1] Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum, pengelolaan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar…
-
Good (Local) Governance
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2025 Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi paradigma fundamental dalam reformasi administrasi publik di Indonesia sejak era pasca-reformasi tahun 1998. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan struktural yang mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama praktik korupsi, kolusi, dan…
-
Inovasi Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Secara yuridis, inovasi daerah diakui dan diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014…
-
Produk Hukum Lokal
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Produk hukum lokal merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Dalam konteks sistem desentralisasi Indonesia, produk hukum daerah berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum nasional dan kebutuhan khusus di tingkat lokal,…