Author: locopath.id
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Perbuatan Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum yang bertujuan mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan masyarakat. Salah satu manifestasi kekuasaan pemerintahan yang paling relevan dan sering digunakan adalah perizinan. Dari perspektif yuridis, izin bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Norma Penutup dari Penetapan Norma Yuridis
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Dalam sistem hukum administrasi negara, izin merupakan salah satu instrumen pemerintah yang paling strategis dan kompleks, khususnya dalam konteks penetapan norma hukum. Sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang konkret, individual, dan final, izin memiliki posisi yang unik dalam hierarki norma hukum,…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 14 Januari 2026 Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling sering digunakan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. Izin tidak sekadar prosedur administratif, tetapi adalah bentuk konkret dari tindakan pemerintahan bersegi satu yang melahirkan…
-
Konsep Teoritis tentang Izin sebagai Instrumen Pemerintah (Catatan Awal)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Dalam era penyelenggaraan pemerintahan modern, izin (vergunning) menjadi salah satu instrumen hukum administrasi negara yang paling sering digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas warga negara dan pelaku usaha. Perizinan berfungsi sebagai alat yuridis yang memungkinkan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna…
-
Konsep dan Ruang Lingkup tentang Hukum Perizinan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Perizinan menempati posisi sentral dalam hukum administrasi negara modern. Melalui instrumen izin, negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara ketika individu maupun badan usaha hendak melakukan kegiatan tertentu yang secara prinsipil dibatasi oleh hukum. Dalam konteks Indonesia, intensifikasi pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan…
-
DISKURSUS PROSES BERACARA DI PTUN: PROSEDUR BERACARA DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2026 Prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai instrumen formal yang menjamin proses penyelesaian sengketa administrasi berlangsung tertib, adil, dan sejalan dengan asas negara hukum. Proses ini dimulai sejak gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya ke kepaniteraan PTUN. Gugatan…
-
Diskursus Proses Beracara di PTUN: Gugatan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum perdata untuk menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks hukum acara PTUN, gugatan diartikan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau…
-
PEMBUKTIAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan.…
-
KEWENANGAN (Kompetensi) PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Januari 2026 Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu pilar fundamental dalam perwujudan negara hukum (rechtsstaat). Dalam konteks doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana dikemukakan Montesquieu dalam L’Esprit des Lois (1748), kekuasaan kehakiman—termasuk di dalamnya PTUN—mengemban fungsi krusial…
-
(RANGKUMAN) SEJARAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilepaskan dari tradisi peradilan administrasi yang berkembang di Eropa, khususnya Prancis dan Belanda, yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia. Di Prancis, embrio peradilan administrasi lahir pada masa Revolusi Prancis melalui lembaga Conseil du Roi yang kemudian…