Author: locopath.id
-
Sejarah Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelindungan alam dari eksploitasi berlebihan. Sejarah ini dimulai sejak masa Orde Baru dengan penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan kerangka awal pengaturan lingkungan…
-
Hukum Lingkungan dalam Kacamata Perjanjian internasional
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Berbagai perjanjian internasional di bidang hukum lingkungan disusun untuk mengatasi masalah lingkungan yang lintas batas negara, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Contoh utama perjanjian ini antara lain adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris yang mengatur komitmen negara-negara dalam menurunkan…
-
Pengantar: Hukum Lingkungan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi alam dan keseimbangan ekosistem, mulai dari tanah, air, udara, hingga makhluk hidup. Hukum lingkungan, sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan manusia, baik individu maupun…
-
Negara dalam Konsep Hukum Internasional, dan Hubungan Internasional.
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Dalam hukum internasional, negara adalah entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara internasional. Hubungan internasional mempelajari interaksi antara negara-negara dan melibatkan isu-isu seperti diplomasi, perdagangan, dan penyelesaian konflik internasional. Negara dalam hubungan internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dunia…
-
Negara dalam Konsep Ilmu Politik
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Dalam ilmu politik, negara dipandang sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi kebebasan individu demi kesejahteraan kolektif. Ilmu politik juga mempelajari bagaimana kekuasaan dalam negara dijalankan, dipertahankan, dan bagaimana warga berpartisipasi dalam pemerintahan. Negara merupakan lembaga yang mendistribusikan kekuasaan dan membuat keputusan yang berdampak…
-
Sistem Pemerintahan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Sistem pemerintahan mencakup cara bagaimana kekuasaan negara dibagi dan diatur, termasuk sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan sistem parlementer memberi peran utama kepada parlemen dalam menentukan arah pemerintahan.
-
Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Bentuk negara merujuk pada struktur negara, seperti kesatuan atau federal, sedangkan bentuk pemerintahan mengacu pada cara pengelolaan kekuasaan dalam negara, seperti republik atau monarki. Setiap bentuk memiliki karakteristik yang memengaruhi pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi politik warga.
-
Negara Hukum
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Negara hukum adalah konsep di mana negara menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan absolut. Di negara hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak warga negara. Konsep ini juga menuntut adanya peradilan yang independen dan penegakan hukum yang adil.
-
Ajaran Tentang Kedaulatan
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Kedaulatan adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan otoritasnya tanpa campur tangan pihak luar. Kedaulatan terbagi menjadi kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, dan kedaulatan ke luar, yakni kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaannya…
-
Konsep Kekuasaan dan Teori Pembenarannya
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Kekuasaan adalah kapasitas negara atau individu dalam negara untuk mempengaruhi orang lain. Terdapat teori yang berupaya menjelaskan dan membenarkan legitimasi kekuasaan, termasuk teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara sah karena adanya kesepakatan antara rakyat dan penguasa. Kekuasaan negara dianggap sah jika…