Author: locopath.id
-
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan fenomena inheren dalam proses demokrasi elektoral yang memerlukan penyelesaian hukum yang adil, cepat, dan final. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir…
-
MEKANISME IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Pendahuluan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang paling kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai impeachment diatur secara eksplisit dalam Pasal 7A dan Pasal…
-
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Partai politik merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, khususnya dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia.[1] Sebagai institusi yang berfungsi menjembatani antara pemerintah dan rakyat, partai politik memiliki peran strategis dalam menata aspirasi rakyat yang beragam menjadi pendapat umum…
-
Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
PENAFSIRAN KONSTITUSI SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Pendahuluan Penafsiran konstitusi merupakan salah satu aktivitas fundamental dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia. Sebagai the guardian of the constitution dan the sole interpreter of the constitution, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan eksklusif untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
-
ASPEK-ASPEK FUNDAMENTAL HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Pendahuluan Hukum acara merupakan instrumen fundamental yang menentukan bagaimana hukum materiil ditegakkan dalam praktik peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hukum acara yang khas dan berbeda dengan peradilan lainnya. Kekhususan hukum acara MK tidak hanya terletak pada…
-
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang keberadaannya diperkenalkan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK menjalankan fungsi vital sebagai penjaga konstitusi (the…
-
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga paling penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern. Kehadirannya menandai era baru penegakan supremasi konstitusi setelah perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara konstitusional, MK memiliki peran strategis…
-
Partai Politik, Pemilu, dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, khususnya demokrasi representatif yang dianut Indonesia. Kedua institusi ini saling terkait erat dan menjadi mekanisme esensial bagi wujudnya kedaulatan rakyat. Menurut Jean-Jacques Rousseau dalam konsep kontrak sosialnya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan…
-
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026 Sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membentuk dan mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa[1]. Tonggak sejarah sistem pemerintahan Indonesia diawali sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana proklamasi merupakan titik penjebolan sistem hukum kolonial sekaligus awal…