Author: locopath.id
-
Inovasi Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Inovasi daerah merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam menciptakan solusi baru guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menghadapi tantangan regional maupun nasional, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam berbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi. Dukungan regulasi…
-
Produk Hukum Lokal
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Produk hukum lokal merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun keputusan kepala daerah. Produk hukum ini penting dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga mampu menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Meski demikian, produk hukum lokal…
-
Keuangan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Keuangan daerah mencakup pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber-sumber lain. Pengelolaan keuangan daerah diatur agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Anggaran daerah disusun dalam APBD…
-
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah, yang mencakup dinas-dinas dan badan-badan lainnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, namun tetap harus sejalan dengan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan…
-
Hubungan Antara Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan untuk membagi kewenangan secara efektif. Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kewenangan penuh pada bidang-bidang tertentu, sementara dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pejabat daerah. Hubungan kewenangan ini…
-
Pengantar: Hukum Administrasi Daerah
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi negara, di mana pemerintah pusat menangani kebijakan-kebijakan strategis berskala nasional, sementara pemerintah daerah lebih fokus pada urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus…
-
Pokok-Pokok Hukum Pidana Lingkungan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Hukum pidana lingkungan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan. Ketentuan hukum pidana ini mencakup berbagai tindak pidana lingkungan, mulai dari pencemaran air, tanah, udara, hingga pelanggaran perizinan lingkungan yang berdampak pada kesehatan publik atau kerusakan ekosistem.…
-
Pokok-Pokok Hukum Perdata Lingkungan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Hukum perdata lingkungan di Indonesia memberikan jalan bagi masyarakat atau pihak yang dirugikan oleh kerusakan lingkungan untuk mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh ganti rugi. Dasar hukum ini terdapat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dipertegas oleh Undang-Undang Perlindungan dan…
-
Pokok-Pokok Hukum Administrasi Lingkungan Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Hukum administrasi lingkungan di Indonesia berperan dalam mengatur aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan. Instrumen utama dalam hukum ini adalah izin lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan pengelolaan risiko lingkungan yang dijalankan melalui peraturan…
-
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Pengaturan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 11 Februari 2024 Pengaturan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi kerangka hukum utama, mencakup prinsip-prinsip seperti pencegahan, tanggung jawab sosial, dan kehati-hatian dalam…