Author: locopath.id
-
Penyuluhan Hukum Brawijaya – Membahas Ketahanan Keluarga dan Ancaman KDRT
•
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa. Ia adalah ruang pertama bagi setiap individu untuk tumbuh, belajar, dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan. Namun, harmoni keluarga tidak selalu berjalan mulus. Di balik citra rumah tangga yang ideal, terdapat realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih marak…
-
Perempuan dan Hukum: Pilar Utama Ketahanan Keluarga di Tengah Ancaman KDRT
•
Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan bangsa. Keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat bertumbuhnya generasi baru, tetapi juga menjadi ruang aman di mana setiap anggota mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan berkembang. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, masih banyak keluarga yang rapuh akibat munculnya tindak…
-
OBJEK DAN SUBJEK HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) memberikan ruang khusus bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai objek dan subjek dalam PTUN menjadi penting, karena keduanya menentukan syarat sahnya suatu gugatan serta batas kompetensi peradilan…
-
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
•
Disusun oleh: Tim Penyusun, Diupdate 9 September 2025 Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan manifestasi konkret dari upaya perwujudan negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Julius Stahl, kehadiran peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah salah…
-
Hukum Acara Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (Impeachmen Presiden dan/atau Wakil Presiden)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui empat tahap amandemen (1999-2002) telah menghadirkan transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Esai ini menganalisis secara komprehensif hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…
-
SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 PENDAHULUAN Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami transformasi fundamental, khususnya dalam hal hubungan antarlembaga negara. Perubahan paradigma dari sistem hierarkis menuju sistem horizontal dengan prinsip checks and balances membawa konsekuensi baru, yakni kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan konstitusional…
-
Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Bagian 1)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…
-
Hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (bagian 2)
•
Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025 Sumber hukum HTN meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hingga doktrin dan kebiasaan yang telah diakui. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara, serta menjadi acuan bagi peraturan lainnya dalam…