ASPEK-ASPEK FUNDAMENTAL HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate April 2025

Pendahuluan

Hukum acara merupakan instrumen fundamental yang menentukan bagaimana hukum materiil ditegakkan dalam praktik peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hukum acara yang khas dan berbeda dengan peradilan lainnya. Kekhususan hukum acara MK tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada filosofi, prinsip, dan dinamika yang berkembang dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan.[1] Dalam menjalankan fungsinya, MK berperan sebagai the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, dan the protector of constitutional rights. Peran sentral ini mensyaratkan keberadaan hukum acara yang tidak hanya menjamin keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, beserta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi pedoman teknis beracara. [2] Berbeda dengan hukum acara perdata yang mengatur sengketa antar pihak (contentieus rechtspraak) atau hukum acara pidana yang mengatur pemidanaan pelaku kejahatan, hukum acara MK mengatur perkara-perkara yang bersifat konstitusional dengan nuansa kepentingan umum yang sangat dominan. Oleh karena itu, putusan MK memiliki sifat erga omnes, yaitu mengikat semua orang, bukan hanya para pihak yang berperkara. [3]

Menurut Siahaan, hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah suatu sistem aturan yang mengatur tata cara dan prosedur pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara yang berada di bawah kewenangan MK.[4] Hukum acara ini menjadi pedoman operasional bagi para hakim konstitusi, advokat, pemohon, termohon, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses persidangan di MK. Secara esensial, hukum acara ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke MK diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Kerangka hukum acara MK memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi secara efektif, dengan memperhatikan keadilan substantif dan prosedural dalam setiap putusannya.[5] Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”[6]

Dalam perkembangannya, praktik hukum acara MK telah mengalami berbagai dinamika dan inovasi. Penggunaan teknologi informasi dalam bentuk permohonan online melalui Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL) dan persidangan jarak jauh (video conference) menunjukkan adaptasi MK terhadap perkembangan zaman.[7] Sementara itu, perdebatan tentang alat bukti elektronik pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu isu kontemporer yang penting dalam sistem pembuktian di MK.[8]

Isu lain yang tidak kalah penting adalah praktik judicial activism melalui putusan ultra petita yang dilakukan MK.[9] Meskipun kontroversial, putusan ultra petita dipandang sebagai bentuk terobosan hukum yang diperlukan untuk menegakkan supremasi konstitusi dan memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Di sisi lain, kehadiran dissenting opinion dan concurring opinion dalam putusan MK mencerminkan independensi hakim konstitusi dan transparansi proses pengambilan keputusan.[10]

Esai ini akan menganalisis secara komprehensif aspek-aspek fundamental hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia, meliputi: (1) prosedur permohonan dan pendaftaran perkara; (2) sistem pembuktian dan alat bukti, termasuk alat bukti elektronik; (3) jenis dan sifat persidangan; (4) mekanisme pengambilan, isi, dan pengucapan putusan; (5) fenomena ultra petita dan judicial activism; (6) dissenting opinion dan concurring opinion; serta (7) contempt of court dan tata tertib persidangan.

---

Prosedur Permohonan dan Pendaftaran Perkara

1.1. Filosofi Terminologi “Permohonan” dalam Hukum Acara MK

Salah satu kekhasan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang paling mendasar adalah penggunaan istilah “permohonan” untuk semua jenis perkara, bukan “gugatan” sebagaimana dalam hukum acara perdata.[11] Pilihan terminologi ini bukan sekadar perbedaan istilah, tetapi mencerminkan filosofi dan karakter perkara konstitusi yang berbeda secara fundamental dengan perkara perdata maupun pidana.

Menurut Maruarar Siahaan, istilah “permohonan” digunakan karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK.[12] Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara tertentu, putusannya berlaku umum dan memengaruhi hukum serta ketatanegaraan secara luas. Dengan kata lain, perkara konstitusi memiliki dimensi publik yang jauh lebih besar dibandingkan perkara perdata yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa (inter partes).

Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (ex parte atau voluntair), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan empat di antaranya terdapat pihak termohon.[13] Namun, keberadaan termohon dalam perkara konstitusi berbeda dengan tergugat dalam perkara perdata. Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) tidak berkedudukan sebagai termohon yang berhadapan dengan pemohon dalam posisi adversarial, melainkan sebagai pihak terkait yang dapat diminta keterangan untuk kepentingan pemeriksaan yang objektif.

1.1.1. Sejarah Penggunaan Istilah

Pada saat wewenang MK masih dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), yaitu sebelum terbentuknya UU No. 24 Tahun 2003, digunakan dua istilah yang berbeda: permohonan dan gugatan.[14] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung membedakan penggunaan kedua istilah tersebut berdasarkan jenis perkara.

Istilah “Permohonan” digunakan untuk:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pendapat DPR tentang dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

Istilah “Gugatan” digunakan untuk:

1. Perselisihan hasil pemilihan umum
2. Pembubaran partai politik

Namun, dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2003, istilah yang digunakan untuk semua perkara adalah “permohonan”.[15] Penyeragaman istilah ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa semua perkara yang menjadi kewenangan MK memiliki karakter yang sama, yaitu bermuatan kepentingan umum yang luas dan putusan yang bersifat erga omnes (mengikat semua orang).

1.2. Syarat-Syarat Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.[16] Setiap permohonan harus memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

1.2.1. Persyaratan Formal

Secara formal, permohonan harus memenuhi ketentuan administratif sebagai berikut:[17]

1. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya (jika dikuasakan, harus disertai surat kuasa khusus)
2. Dibuat 12 (dua belas) rangkap untuk distribusi kepada seluruh hakim konstitusi (9 orang), termohon, dan pihak-pihak terkait
3. Disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan
4. Disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy atau file elektronik (dalam praktik)

Persyaratan 12 rangkap permohonan dimaksudkan agar permohonan dapat didistribusikan kepada seluruh hakim konstitusi (9 orang), termohon (jika ada), dan pihak-pihak terkait. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, permohonan akan disampaikan kepada DPR, Presiden, dan MA. Pemberitahuan kepada MA dimaksudkan agar MA menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang ditangani jika terkait dengan undang-undang yang sedang diuji oleh MK.[18]

1.2.2. Persyaratan Materiil

Secara materiil, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (Pasal 31 ayat 1 UU No. 24/2003):[19]

1. Nama dan alamat pemohon (identitas yang jelas dan lengkap)
2. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan (posita atau dalil)
3. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)

Uraian perihal dasar permohonan harus dikemukakan secara jelas, rinci, dan sistematis, termasuk penjelasan tentang:

• Kedudukan hukum pemohon (legal standing) yang menjelaskan mengapa pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan
• Kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya norma yang diuji
• Norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya (untuk perkara pengujian UU)
• Pertentangan norma undang-undang dengan UUD 1945 yang harus dijelaskan secara sistematis dan argumentatif
• Argumentasi hukum dan konstitusional yang mendasari permohonan

Walaupun persyaratan materiil telah ditentukan, tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan.[20] Fleksibilitas ini penting mengingat kompleksitas perkara konstitusi yang sering memerlukan bukti-bukti tambahan yang baru terungkap dalam proses persidangan.

1.3. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Setelah permohonan diajukan, permohonan akan melalui serangkaian proses administratif sebelum dinyatakan lengkap dan diregistrasi.

1.3.1. Alur Pendaftaran

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.[21] Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini meliputi:

1. Jumlah rangkap permohonan (12 rangkap)
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Kejelasan identitas pemohon
4. Daftar alat bukti
5. Kelengkapan lain yang disyaratkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2003

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).[22] Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi, permohonan dapat dinyatakan gugur.

Hanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK. BRPK memuat antara lain: catatan tentang kelengkapan administrasi, pencantuman nomor perkara (format: 000/XXX-YY/ZZZZ), tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.[23]

1.3.2. Penetapan Jadwal Sidang Pertama

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.[24] Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 14 hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 hari kerja. Penetapan jadwal sidang pertama dapat dibuat oleh panel hakim atau oleh pleno hakim.

Penetapan jadwal sidang pertama harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman MK dan memuat di dalam laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id) .[25]

Transparansi melalui pengumuman publik ini mencerminkan prinsip open justice dalam peradilan konstitusi, di mana masyarakat berhak mengetahui perkara-perkara yang sedang diperiksa MK mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.3. Penarikan Kembali Permohonan

Setiap permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali, baik sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh MK.[26] Hak untuk menarik kembali permohonan ini merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa perkara konstitusi digerakkan atas inisiatif pemohon, bukan MK.

Namun, pada saat suatu permohonan ditarik kembali, pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud, kecuali dengan alasan konstitusional yang berbeda. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah pemohon melakukan forum shopping atau mempermainkan proses peradilan konstitusi dengan berulang kali mengajukan dan menarik permohonan yang sama.

1.4. Permohonan Online (Electronic Filing)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, MK telah mengembangkan sistem permohonan online yang memudahkan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

1.4.1. Sistem SIMPEL

Permohonan online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) .[27] Sistem yang digunakan adalah SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) yang terintegrasi dengan laman MK.

Untuk mengajukan permohonan secara online, pemohon harus melakukan registrasi, baik secara online maupun offline, guna mendapatkan nama identifikasi (user name) dan kode akses (password). User name dan password tersebut berfungsi sebagai tanda tangan elektronik (electronic signature) dalam proses perkara di MK.[28]

Melalui SIMPEL, dapat diajukan: permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, dan daftar saksi dan ahli yang diajukan.

1.4.2. Prosedur Permohonan Online

Permohonan dianggap diterima apabila permohonan dimaksud sudah masuk dalam jaringan komputer Kepaniteraan MK.[29] Prosedur selanjutnya adalah:

1. Konfirmasi dari Kepaniteraan MK dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL
2. Pemohon harus menjawab konfirmasi secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan
3. Penyerahan 12 rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan harus disertakan
4. Proses pemeriksaan kelengkapan dan pemberitahuan dilakukan melalui e-mail

Permohonan online yang telah memenuhi syarat didokumentasikan dan disimpan oleh Panitera disertai dengan penomoran perkara. Panitera mengirimkan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon melalui e-mail dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diregistrasi.[30]

Meskipun permohonan dapat diajukan secara online, pengajuan perkara secara online harus tetap diikuti dengan penyampaian berkas perkara secara fisik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keaslian dokumen dan memudahkan proses pemeriksaan oleh majelis hakim konstitusi.

1.5. Penggabungan Perkara

Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, MK dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara merupakan mekanisme efisiensi peradilan yang memungkinkan MK memeriksa dan memutus beberapa perkara sekaligus jika memiliki kesamaan substansi.

1.5.1. Dasar dan Kriteria Penggabungan

Penggabungan perkara dilakukan melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama.[31] Untuk perkara pengujian UU, penggabungan diatur dalam PMK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6/PMK/2005 menyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang:[32]

1. Memiliki kesamaan pokok permohonan
2. Memiliki keterkaitan materi permohonan
3. Pertimbangan atas permintaan pemohon

Penggabungan juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

1.5.2. Contoh-Contoh Penggabungan Perkara

Penggabungan perkara dan putusan pertama kali dilakukan terhadap Perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan Perkara Nomor 017/PUU-I/2003 yang keduanya diputus dalam satu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada Selasa, 24 Februari 2004.[33] Kedua permohonan itu terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang memuat ketentuan persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD salah satunya adalah “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI, atau organisasi terlarang lainnya”.

Contoh lain adalah Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menggabungkan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003, karena ketiganya mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Penggabungan tidak hanya dilakukan terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama. Terhadap permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang-undang dapat dilakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum. Contohnya adalah Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[34]

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU), penggabungan juga dapat dilakukan apabila terkait dengan permasalahan yang sama, misalnya perselisihan hasil Pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yang sama, tetapi diajukan oleh partai politik yang berbeda-beda.

---

Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam Peradilan Konstitusi

2.1. Teori Pembuktian dan Beban Pembuktian di MK

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam setiap proses peradilan. Dalam peradilan konstitusi, pembuktian memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan peradilan perdata maupun pidana.

2.1.1. Tujuan Pembuktian dalam Perkara Konstitusi

Tujuan pembuktian dalam perkara konstitusi adalah:[35]

1. Untuk memberi kepastian akan kebenaran secara materiil adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Jadi sama sekali bukan untuk kebenaran formal.
2. MK memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
3. Untuk sahnya beban pembuktian dan penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

2.1.2. Teori-Teori Pembuktian

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan:[36]

1. Teori Affirmatif

Teori ini menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa.

2. Teori Hak

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori affirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu.

3. Teori Hukum Objektif

Teori ini menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar.

4. Teori Kepatutan

Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian.

5. Teori Pembebanan Berdasar Kaidah yang Bersangkutan

Teori ini menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

2.1.3. Ajaran Pembuktian Bebas yang Terbatas

Di antara berbagai teori tersebut, tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua perkara. Oleh karena itu harus dilihat karakteristik perkara atau kasusnya. Di dalam UU MK tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini..[37]

UU MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan.

Walaupun demikian, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.[38]

Dikatakan bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada siapa beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2.1.4. Pengaturan Beban Pembuktian dalam PMK

Ketentuan mengenai pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK.[39]

Untuk Perkara Pengujian UU (Pasal 18 PMK No. 06/PMK/2005):

1. Pembuktian dibebankan kepada Pemohon
2. Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait
3. Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs)

Untuk Perkara SKLN (Pasal 16 PMK No. 08/PMK/2006):

1. Beban pembuktian berada pada pihak pemohon
2. Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon
3. Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya

Untuk Perkara PHPU, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Untuk Perkara Impeachment, pembuktian dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri.

2.2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:[40]

1. Surat atau tulisan
2. Keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. Keterangan para pihak
5. Petunjuk
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (illegally obtained evidence) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti.[41]

Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan.

2.2.1. Karakteristik Khusus Alat Bukti MK

Menurut Maruarar Siahaan, alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain:[42]

Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara.

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti namun dalam proses berpekara ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu “pengetahuan hakim”. Hal ini terjadi terutama dalam perkara pengujian undang-undang di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dalam konstitusi adalah dengan mencari maksud dari pembentuk Undang-Undang Dasar (original intent). Di antara hakim periode pertama, terdapat beberapa hakim konstitusi yang mengetahui bahkan terlibat dalam proses pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 karena pada saat itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan Perubahan UUD 1945.[43]

2.3. Alat Bukti Elektronik: Isu Kontemporer dalam Pembuktian

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 36 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

2.3.1. Definisi dan Ruang Lingkup

Informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini dapat berupa:[44]

1. Surat atau bentuk tulisan lain
2. Data komunikasi
3. Angka-angka
4. Suara
5. Gambar
6. Video
7. Jenis informasi dan data lain

Perangkat elektronik yang digunakan dapat berupa laman (website), media perekam (cakram padat, hard disk, flash disk, card, dan lain-lain).

2.3.2. Pengaturan dalam UU ITE

Pengaturan alat bukti elektronik secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.[45]

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[46]

Namun, persoalannya adalah tidak dijelaskan secara eksplisit apakah alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang berdiri sendiri setelah lima alat bukti yang ada (dalam KUHAP), atau masuk menjadi bagian dari alat bukti yang sudah ada. Perdebatan ini terus berlanjut di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Menurut beberapa ahli, alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, artinya alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri.[47] Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah circumstantial evidence atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau accessories evidence.

2.3.3. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016: Turning Point

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan putusan penting yang mengubah paradigma penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia.[48] Putusan ini menegaskan bahwa:

Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 44 huruf (b) UU ITE harus dimaknai secara konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dijadikan alat bukti yang sah jika:

1. Dibuat dalam rangka penegakan hukum
2. Atas permintaan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya)
3. Berdasarkan ketentuan undang-undang.[49]

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti elektronik berupa penyadapan yang termasuk di dalamnya berupa perekaman bersifat terbatas, yang artinya harus diatur ketentuannya dengan undang-undang. Hakim MK menyikapi bahwa penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman jika tidak dibatasi dapat melanggar hak privasi seseorang yang sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.[50]

2.3.4. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Putusan ini membawa implikasi yuridis yang signifikan:[51]

Pertama, semua alat bukti elektronik/dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Artinya, alat bukti elektronik yang diperoleh secara pribadi tanpa permintaan aparat penegak hukum dan tidak dalam kerangka penegakan hukum yang sah, tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Kedua, legitimasi data elektronik sebagai alat bukti harus ditegakkan dan memenuhi legitimasi formal. Putusan MK ini menekankan pentingnya aspek legalitas perolehan bukti elektronik, bukan hanya aspek substansi isi bukti tersebut.

Ketiga, keberadaan alat bukti elektronik/dokumen elektronik memiliki peran penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, namun harus memperhatikan tiga aspek:[52]

1. Terkait dengan keasliannya (originalitas)
2. Terkait dengan isinya (substansi)
3. Terkait dengan alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti elektronik tersebut

Keempat, meskipun putusan ini memberikan pembatasan, alat bukti elektronik tetap diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.[53]

2.3.5. Alat Bukti Elektronik dalam Praktik: CCTV sebagai Contoh

Salah satu bentuk alat bukti elektronik yang paling sering menjadi perdebatan adalah rekaman CCTV (Closed Circuit Television).[54]

Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh UU ITE yang menyatakan bahwa rekaman CCTV termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Namun, kekuatan pembuktian rekaman CCTV bersifat terbatas dan harus memenuhi persyaratan tertentu:[55]

1. Harus dipasang secara legal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Harus menjamin keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data
3. Harus digunakan dalam rangka penegakan hukum
4. Harus didukung dengan alat bukti lain (tidak berdiri sendiri)

Perihal pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti alat bukti lainnya, yaitu dengan menggunakan parameter hukum dan memperhatikan prinsip bahwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah.

2.3.6. Perdebatan: Bewijsvoering dan Pembuktian

Salah satu perdebatan mendasar terkait alat bukti elektronik adalah hubungan antara bewijsvoering (cara memperoleh bukti) dan pembuktian (nilai pembuktian).[56]

Argumentasi Pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pandangan ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menekankan pentingnya legalitas perolehan bukti.

Argumentasi Kedua menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan. Artinya, yang penting adalah substansi dan keaslian bukti elektronik tersebut, bukan bagaimana cara memperolehnya. Pandangan ini lebih menekankan pada keadilan substantif dan kebenaran materiil.

Perdebatan ini mencerminkan tegangan antara prinsip due process (prosedur yang benar) dan prinsip truth-seeking (pencarian kebenaran materiil) dalam sistem peradilan. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tampaknya lebih condong pada prinsip due process dengan menekankan pentingnya legalitas perolehan bukti elektronik.

---

Jenis dan Sifat Persidangan

3.1. Jenis-Jenis Persidangan

Dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa jenis persidangan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda.

3.1.1. Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, dan idealnya dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi.[57] Sidang Pleno merupakan sidang yang paling penting karena dalam sidang inilah putusan akhir dijatuhkan.

Sidang Pleno Mahkamah dilaksanakan untuk:[58]

1. Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain
2. Mengesahkan alat bukti
3. Mengambil putusan akhir

Sidang Pleno Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah. Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno Mahkamah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.[59]

3.1.2. Sidang Panel

Sidang Panel adalah sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno.[60] Sidang Panel berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan substansi awal sebelum perkara dibahas dalam Sidang Pleno.

Dalam Sidang Panel, dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
2. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon
3. Pokok permohonan secara awal

3.1.3. Sidang Pleno Khusus

Sidang Pleno Khusus Mahkamah adalah sidang untuk hal-hal khusus yang tidak termasuk pemeriksaan perkara, seperti pengucapan sumpah/janji hakim konstitusi, penyampaian laporan tahunan, dan acara-acara seremonial lainnya.[61]

3.2. Sifat Persidangan: Terbuka untuk Umum

Persidangan Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.[62] Prinsip open justice ini sangat penting dalam peradilan konstitusi karena beberapa alasan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan dan menilai kualitas pemeriksaan perkara
2. Legitimasi Putusan: Keterbukaan meningkatkan legitimasi putusan MK di mata publik
3. Pendidikan Konstitusi: Masyarakat dapat belajar tentang isu-isu konstitusional melalui persidangan yang terbuka
4. Kepentingan Umum: Mengingat putusan MK bersifat erga omnes, masyarakat berhak mengetahui proses pengambilan keputusan

Namun, musyawarah hakim dalam mengambil putusan bersifat tertutup untuk menjaga independensi hakim dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

3.3. Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)

Seiring perkembangan teknologi, MK telah mengadopsi sistem persidangan jarak jauh (video conference) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009.[63]

Tata tertib sidang berlaku secara mutatis mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali ditentukan lain.[64] Persidangan jarak jauh memberikan beberapa keuntungan:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya: Para pihak, saksi, atau ahli yang berada di luar Jakarta tidak perlu hadir secara fisik
2. Aksesibilitas: Mempermudah akses keadilan bagi pemohon yang berada di daerah terpencil
3. Fleksibilitas: Memungkinkan pemeriksaan perkara tetap berjalan meskipun terdapat kendala geografis atau situasi khusus (seperti pandemi)

---

Putusan Mahkamah Konstitusi

4.1. Jenis-Jenis Putusan MK

Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan berbagai jenis putusan bergantung pada hasil pemeriksaan perkara. Jenis-jenis putusan MK antara lain:

4.1.1. Putusan Dikabulkan

Permohonan dikabulkan apabila Mahkamah berpendapat bahwa permohonan beralasan menurut hukum. Untuk perkara pengujian undang-undang, dikabulkan berarti norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4.1.2. Putusan Ditolak

Permohonan ditolak apabila Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum. Artinya, norma yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap berlaku.

4.1.3. Putusan Tidak Dapat Diterima

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) apabila:

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
2. Permohonan tidak memenuhi syarat formal
3. Objek permohonan bukan kewenangan MK
4. Permohonan melewati tenggang waktu yang ditentukan (untuk perkara PHPU)

4.1.4. Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)

Putusan konstitusional bersyarat diberikan ketika norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan sesuai dengan penafsiran yang diberikan oleh MK. Contoh putusan jenis ini adalah Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang alat bukti elektronik.

4.1.5. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)

Putusan inkonstitusional bersyarat diberikan ketika norma yang diuji akan menjadi inkonstitusional jika tidak ditafsirkan sesuai dengan penafsiran yang diberikan oleh MK. Contoh putusan jenis ini adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja.[65]

4.2. Sifat Putusan MK: Final dan Mengikat

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Sifat final ini berarti:[66]

1. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menggugat atau mengubah putusan MK
2. Langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
3. Bersifat mengikat (binding) bagi semua pihak

Putusan MK bersifat erga omnes, yaitu mengikat semua orang, tidak hanya para pihak yang berperkara.[67] Asas erga omnes ini merupakan konsekuensi dari sifat perkara konstitusi yang menyangkut kepentingan umum.

4.3. Implementasi Putusan MK

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasi putusan MK menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan adanya problematika hukum dalam implementasi putusan final dan mengikat MK.[68] Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Namun dalam praktiknya, terdapat putusan MK yang tidak segera diimplementasikan oleh lembaga negara terkait, terutama putusan yang memerlukan tindak lanjut legislatif atau eksekutif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme eksekusi putusan MK dan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan MK.

---

Ultra Petita dan Judicial Activism

5.1. Definisi dan Konsep Ultra Petita

Istilah ultra petita berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai “beyond that which was sought”.[69] Artinya, suatu putusan dikatakan ultra petita apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat di dalam permohonannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan ultra petita dikenal pertama kali dalam hukum acara perdata. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) memuat larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta (petitum).[70]

Asas ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah perhatian penting. Secara doktrin, asas ultra petita melarang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam petitum, sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan umum (erga omnes).[71]

5.2. Sejarah Pengaturan Ultra Petita di MK

5.2.1. Larangan dalam UU 8/2011

Larangan untuk menjatuhkan putusan ultra petita oleh MK pernah dimuat dalam Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 (UU 8/2011). Ketentuan tersebut berbunyi:[72]

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.”

5.2.2. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011

Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, MK pada akhirnya membatalkan ketentuan mengenai larangan putusan ultra petita yang termuat di dalam UU 8/2011.[73] MK menilai bahwa format pembentukan MK dengan kewenangan pengujian undang-undang adalah untuk membenahi hukum, termasuk membentuk aturan baru yang dibutuhkan untuk dapat menutup kekosongan hukum yang terjadi.

Menurut MK, adanya larangan tersebut akan menyebabkan terjadinya pembatasan untuk memberikan keadilan substantif dan konstitusional. Sebab, MK bertugas untuk melindungi hak-hak konstitusional yang tidak hanya tertulis pada teks UUD 1945, namun juga merujuk pada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya.

5.3. Justifikasi Putusan Ultra Petita

Penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifat publik dan berdampak luas. Oleh karena itu, selama putusan tersebut atas pertimbangan hukum yang rasional dan bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, maka penerapan asas ultra petita oleh MK dapat dianggap sah dan dapat diterima.[74]

Secara teori dan praktik, ultra petita memiliki legitimasi untuk dilakukan, sebagaimana juga terjadi pada MK di negara-negara lain. Namun demikian, hakim konstitusi tentunya tidak bisa secara serampangan memutus secara ultra petita sesuai dengan kehendaknya masing-masing.[75]

5.4. Syarat Legitimasi Putusan Ultra Petita

Agar putusan MK yang berkarakter ultra petita memiliki justifikasi maka setidaknya harus dipenuhi dua prasyarat utama:[76]

Pertama, putusan MK harus memiliki penalaran hukum (legal reasoning) yang kuat di dalam pertimbangan hukumnya manakala MK harus menjatuhkan putusan di luar dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Umumnya, putusan ultra petita ini dibuat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia atau mengisi terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum).

Kedua, putusan harus memiliki pertimbangan konstitusional yang solid yang menunjukkan bahwa putusan tersebut diperlukan untuk menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

5.5. Contoh Kasus Ultra Petita

5.5.1. Marbury v. Madison (1803)

Salah satu contoh klasik putusan ultra petita yang kemudian menjadi landmark decision adalah kasus Marbury v. Madison di Amerika Serikat pada tahun 1803.[77] Dalam pertimbangannya, John Marshall sebagai Ketua MA Amerika Serikat pada saat itu berpendapat:

“If courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of legislature, the Constitution must govern the case to which they both apply.”

Singkatnya, putusan yang ultra petita ini justru menjadi embrio terbangunnya sistem judicial review di berbagai negara dunia dengan sifat yang selalu mengutamakan konstitusi dibanding peraturan perundang-undangan lainnya.

5.5.2. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh putusan ultra petita adalah Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009. Meskipun pemohon tidak secara eksplisit meminta MK untuk memperluas kewenangannya terhadap pengujian Perpu, MK menyatakan berwenang menguji Perpu dengan pertimbangan teleologis dan ekstensif.

5.6. Kritik terhadap Ultra Petita

Meskipun memiliki justifikasi, praktik ultra petita di MK juga menuai kritik dari berbagai pihak:[78]

1. Pelanggaran Prinsip Pemisahan Kekuasaan: Putusan ultra petita yang menciptakan norma baru dianggap memasuki ranah legislatif
2. Ketidakpastian Hukum: Para pihak tidak dapat memprediksi isi putusan karena dapat melampaui permohonan
3. Risiko Judicial Activism Berlebihan: MK dapat tergoda untuk membuat kebijakan yang seharusnya menjadi domain politik

Namun, konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur ultra petita tetap harus dijalankan, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, sejak dibacakan dalam sidang pleno, putusan tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh institusi negara, termasuk Pemerintah, DPR, serta masyarakat secara keseluruhan.[79]

---

Dissenting Opinion dan Concurring Opinion

6.1. Definisi dan Perbedaan

6.1.1. Dissenting Opinion

Dissenting opinion merupakan pendapat seorang Hakim yang berbeda dengan pendapat sebagian besar hakim lainnya. Namun, pendapat tersebut tetap dimasukkan dalam keputusan.[80] Suatu putusan dikatakan dissenting jika pendapat seorang anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim lainnya, dan perbedaan tersebut berimbas pada perbedaan amar putusan.[81]

Berbeda dengan concurring opinion yang hanya berbeda dalam pertimbangan namun sama dalam amar putusan, dissenting opinion menunjukkan perbedaan yang lebih mendasar yaitu mulai dari penilaian fakta, pertimbangan hukum, hingga amar putusan itu sendiri.[82]

6.1.2. Concurring Opinion

Concurring opinion merupakan alasan berbeda pendapat seorang hakim yang disampaikan secara tertulis. Namun, pendapat tersebut memiliki alasan yang berbeda dari pendapat mayoritas.[83] Menurut Jimly Asshiddiqie, concurring opinion adalah perbedaan dari segi argumentasi hukum yang mendasari amar putusan yang sama, sedangkan dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dari segi substansi yang mempengaruhi amar putusan.[84]

Concurring opinion dalam suatu putusan dianggap sebagai concurrent apabila terdapat argumentasi dari anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan.[85]

6.2. Landasan Hukum

Landasan yuridis bagi praktik dissenting opinion dan concurring opinion di Indonesia adalah:[86]

1. Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.”
2. Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman: Kewajiban bagi hakim untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa.
3. Pasal 45 ayat (7) dan (8) UU 24/2003: Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Ketentuan-ketentuan ini memberikan keleluasaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai perbedaan pendapat dalam memutus suatu perkara sehingga, masing-masing hakim dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas hakim.[87]

6.3. Fungsi dan Manfaat Dissenting Opinion

Penerapan dissenting opinion selaras dengan semangat keterbukaan. Dengan mencantumkan pendapat hakim yang berbeda, hak masyarakat diberikan secara optimal untuk mendapatkan informasi.[88]

Fungsi dan manfaat dissenting opinion meliputi:[89]

1. Transparansi Proses Pengambilan Keputusan: Dissenting opinion membuat hakim tidak dapat menyembunyikan pemikirannya dalam sebuah putusan. Dalam perkara yang sama, dissenting opinion mendorong hakim memiliki pilihan dalam menentukan keputusan.
2. Akuntabilitas Hakim: Dissenting opinion merupakan bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.
3. Independensi Hakim: Kebebasan menyatakan dissenting opinion mencerminkan independensi hakim dalam mengemukakan pendapat berdasarkan keyakinan hukumnya.
4. Evaluasi Kualitas Hakim: Masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengarkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.90
5. Living Constitution: Munculnya dissenting opinion menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang terus ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman.91

6.4. Dissenting Opinion Tidak Memengaruhi Kekuatan Putusan

Penting untuk dicatat bahwa adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK.92 Begitu pula di peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, dissenting opinion tidak memengaruhi putusan pengadilan. Hal ini karena putusan diambil berdasarkan musyawarah, dan jika tidak mencapai mufakat bulat, maka pendapat yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dengan kata lain, putusan tetap sah dan mengikat meskipun terdapat dissenting opinion dari sebagian hakim. Yang menentukan adalah suara mayoritas hakim dalam musyawarah.

6.5. Contoh Kasus Dissenting Opinion di MK

6.5.1. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Dalam putusan ini terdapat dissenting opinion yang memiliki implikasi terhadap dua hal, yaitu berkaitan dengan kewenangan MK dalam menguji Perpu dan pertimbangan hukum yang digunakan.93

6.5.2. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini menuai kontroversi terkait concurring opinion yang berpengaruh terhadap perubahan syarat batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam putusan ini, MK dikritik karena terdapat kerancuan legal reasoning dalam putusan, termasuk terkait penghitungan hakim yang melakukan dissenting opinion.94

---

Contempt of Court dan Tata Tertib Persidangan

7.1. Konsep Contempt of Court

7.1.1. Definisi

Contempt of court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.95

Istilah contempt of court pertama kali muncul di Indonesia dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam UU ini, penghinaan terhadap peradilan diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan.96

7.1.2. Kategori Contempt of Court

Ada lima perbuatan yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan:97

1. Perilaku tidak pantas di peradilan (misbehaving in court)
2. Tidak menaati perintah pengadilan (disobeying court orders)
3. Menyerang integritas pengadilan (scandal rising the court)
4. Menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice)
5. Penghinaan pengadilan dalam bentuk publikasi (sub-judice rule)

Kelima kategori dibuat berdasarkan atas hasil pengamatan Mahkamah Agung pada 2002.

7.2. Pengaturan Contempt of Court di Indonesia

Saat ini, contempt of court diatur dalam pelbagai peraturan:98

1. Pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum – termasuk pengadilan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, dan pihak yang mangkir saat dipanggil ke persidangan.
2. Pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan semua orang menghormati pengadilan selama sidang.
3. Pasal 281 UU 1/2023 (KUHP Baru): Contempt of court dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU 1/2023 atau KUHP baru.99
4. PMK tentang Tata Tertib Persidangan (PMK Nomor 03/PMK/2003, PMK Nomor 19/2009, PMK Nomor 1/2020) mengatur secara khusus tata tertib persidangan di MK.

7.3. Bentuk-Bentuk Contempt of Court dalam Konteks MK

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, contempt of court dapat berupa:100

1. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan
2. Bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan
3. Tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan

7.4. Sanksi Contempt of Court

Bila ada pelanggaran, hakim ketua sidang memberikan peringatan. Jika masih mengulangi, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari ruang sidang bahkan dihukum secara pidana.101

Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

1. Peringatan lisan dari Ketua Sidang
2. Dikeluarkan dari ruang sidang oleh petugas keamanan atas perintah Ketua Sidang
3. Hukuman pidana berupa denda atau penjara sesuai ketentuan KUHP

7.5. Tata Tertib Persidangan

7.5.1. Kewajiban Para Pihak dan Pengunjung Sidang

Berdasarkan PMK Nomor 03/PMK/2003 dan PMK Nomor 1/2020, kewajiban para pihak dan pengunjung sidang meliputi:102

1. Hadir sebelum persidangan dimulai dan melaporkan kehadiran kepada Panitera
2. Bersikap tertib, tenang, dan sopan selama persidangan
3. Berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong, sandal jepit, atau pakaian tidak pantas lainnya)
4. Menghormati majelis hakim dengan berdiri ketika majelis hakim masuk dan keluar ruang sidang
5. Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan

7.5.2. Larangan dalam Persidangan

Pengunjung sidang dilarang:103

1. Membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan
2. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau mengurangi kehormatan Mahkamah Konstitusi
3. Merekam atau mempublikasikan proses persidangan tanpa izin dari majelis hakim
4. Membuat kegaduhan atau keributan di dalam maupun di luar ruang sidang
5. Anak di bawah 12 tahun dilarang hadir, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan

7.5.3. Tata Cara Sidang

Tata cara sidang sebagai berikut:104

1. Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang
2. Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan
3. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang
4. Ketua Sidang menyatakan sidang terbuka untuk umum
5. Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan
6. Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/dokumen bukti dalam sidang
7. Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang
8. Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai

---

Kesimpulan

Hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan lain, mencerminkan fungsi MK sebagai the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, dan the protector of constitutional rights. Kekhususan ini terlihat dari berbagai aspek fundamental yang telah dianalisis dalam esai ini.

Pertama, penggunaan istilah “permohonan” untuk semua jenis perkara mencerminkan filosofi bahwa perkara konstitusi memiliki nuansa kepentingan umum yang dominan, dengan putusan yang bersifat erga omnes (mengikat semua orang). Prosedur permohonan yang telah dikembangkan, termasuk sistem electronic filing (SIMPEL) dan persidangan jarak jauh (video conference), menunjukkan adaptasi MK terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan konstitusional.

Kedua, sistem pembuktian di MK menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas, memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan beban pembuktian sambil tetap dalam batasan-batasan tertentu. Perkembangan paling signifikan dalam sistem pembuktian adalah Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menetapkan bahwa alat bukti elektronik bersifat konstitusional bersyarat, hanya dapat digunakan jika dibuat dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan aparat penegak hukum, dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Putusan ini menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak privasi yang dijamin UUD 1945.

Ketiga, praktik ultra petita dalam putusan MK, meskipun kontroversial, memiliki legitimasi untuk menegakkan supremasi konstitusi dan memberikan keadilan substantif. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan larangan ultra petita menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melampaui permohonan pemohon jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menutup kekosongan hukum, sepanjang didukung oleh legal reasoning yang kuat dan pertimbangan konstitusional yang solid.

Keempat, keberadaan dissenting opinion dan concurring opinion dalam putusan MK mencerminkan independensi hakim konstitusi, transparansi proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas peradilan. Meskipun tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan, dissenting opinion memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum konstitusi dan menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang terus ditafsirkan secara dinamis.

Kelima, pengaturan contempt of court dan tata tertib persidangan memastikan bahwa persidangan MK berjalan dengan tertib, berwibawa, dan menghormati prinsip keterbukaan. Prinsip open justice yang dianut MK sejalan dengan fungsi pendidikan konstitusi dan akuntabilitas publik, meskipun musyawarah hakim tetap tertutup untuk menjaga independensi.

Dalam perkembangannya, hukum acara MK terus menghadapi tantangan dan dinamika baru. Isu-isu seperti batasan judicial activism, konsistensi dalam menangani perkara open legal policy, dan mekanisme implementasi putusan MK memerlukan perhatian serius untuk menjaga legitimasi dan efektivitas peradilan konstitusi. Namun demikian, kerangka hukum acara yang telah ada telah memberikan fondasi yang kuat bagi MK untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

---