Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024
Pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem keuangan negara Indonesia. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, pajak menempati posisi dominan sebagai penopang utama APBN.
Secara yuridis, pajak didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dikenakan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pajak berbeda dengan retribusi ataupun sumbangan. Jika retribusi bersifat kontraprestasi langsung (misalnya layanan kesehatan di puskesmas atau jasa parkir tepi jalan umum), maka pajak tidak memberikan manfaat langsung yang dapat ditunjuk. Sementara itu, sumbangan lebih bersifat sukarela dan gotong-royong dalam lingkup masyarakat tertentu.
Para ahli hukum keuangan juga memberikan penjelasan yang sejalan. Misalnya, Dr. P.J.A. Andriani menekankan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. C.F. Bastable menyebutnya sebagai kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau badan untuk kepentingan kekuasaan publik. Dari definisi tersebut, dapat ditarik lima ciri penting pajak: dipungut berdasarkan hukum, bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah, dipergunakan untuk pembiayaan publik, serta memiliki fungsi tambahan sebagai instrumen regulasi.
Dalam praktiknya, pemungutan pajak di Indonesia dibedakan dari pungutan lain seperti retribusi dan sumbangan. Retribusi pada dasarnya merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah retribusi untuk pelayanan kebersihan, jasa pasar, atau perizinan mendirikan bangunan. Berbeda dengan pajak yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung, retribusi selalu memberikan dampak langsung kepada pembayar. Sementara itu, sumbangan tidak memiliki dasar hukum formal dalam pemungutannya dan biasanya bersifat sukarela untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu.
Jenis retribusi daerah sendiri dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum dikenakan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, atau parkir di tepi jalan umum. Retribusi jasa usaha berlaku untuk jasa yang sebenarnya juga bisa diberikan swasta, misalnya penyediaan tempat usaha di pasar atau penyediaan tempat parkir khusus. Sedangkan retribusi perizinan tertentu muncul ketika pemerintah mengeluarkan izin tertentu, seperti persetujuan bangunan gedung atau izin penggunaan tenaga kerja asing.
Dengan demikian, memahami hukum pajak di Indonesia tidak hanya sebatas mengetahui bahwa pajak adalah kewajiban finansial kepada negara. Lebih dari itu, pajak memiliki fungsi ganda: sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan juga penting untuk dipahami agar masyarakat dapat membedakan mana kewajiban yang bersifat memaksa demi kepentingan publik secara luas, mana yang merupakan kontraprestasi atas jasa pemerintah, dan mana yang merupakan bentuk solidaritas sukarela di antara warga.
Leave a Reply