Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Februari 2024
Hukum pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum acara perdata maupun pidana. Dalam PTUN, hakim diberi kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus memikul beban pembuktian, serta menilai kekuatan dari bukti yang diajukan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 100 hingga Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa sahnya pembuktian harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang meyakinkan hakim. Sistem ini mencerminkan asas hakim aktif (dominus litis), di mana hakim berperan sentral dalam menggali kebenaran materiil demi menjaga keadilan antara warga negara dan pemerintah.
Jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara PTUN meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim. Surat atau tulisan dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum berwenang, akta di bawah tangan yang ditandatangani para pihak, maupun surat-surat lain yang bernilai pembuktian bebas seperti catatan pribadi atau korespondensi. Keterangan ahli berfungsi memberi perspektif teknis dan akademis terhadap suatu masalah yang tidak sepenuhnya dapat dinilai hakim, sementara keterangan saksi lebih menitikberatkan pada pengalaman langsung atas suatu peristiwa. Pengakuan para pihak di persidangan menjadi alat bukti yang kuat karena dapat mengakhiri kebutuhan pembuktian lebih lanjut. Adapun pengetahuan hakim, yang meliputi pengalaman pribadi, fakta umum, hingga observasi langsung dalam persidangan, diakui sebagai alat bukti yang sah dalam PTUN.
Karakteristik penting dalam pembuktian di PTUN adalah fleksibilitas hakim dalam menilai bukti. Berbeda dengan hukum acara perdata yang lebih formalistik, PTUN memberikan keleluasaan hakim untuk menilai kekuatan bukti berdasarkan logika hukum dan hati nurani. Teori conviction intime memungkinkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan pribadinya ketika alat bukti terbatas, sementara teori conviction raisonnée mengharuskan hakim mendasarkan putusan pada bukti yang logis dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua teori ini menegaskan bahwa pembuktian di PTUN tidak hanya soal kuantitas bukti, melainkan kualitas dan kemampuan hakim menalar kebenaran materiil.
Dalam praktik, tidak jarang pembuktian di PTUN menghadapi kendala karena banyak bukti justru berada di tangan tergugat, yaitu pejabat atau badan TUN. Untuk mengatasi ketimpangan ini, hakim diberi kewenangan memerintahkan tergugat menghadirkan bukti yang diperlukan. Peran aktif hakim ini menjadi krusial karena posisi penggugat seringkali lemah dalam mengakses dokumen atau informasi administratif. Dengan demikian, hukum pembuktian di PTUN berfungsi tidak hanya sebagai prosedur formil, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara terhadap dominasi pemerintah.
Selain itu, keterangan ahli dan bukti elektronik semakin mendapat tempat dalam praktik PTUN modern. Perkembangan regulasi seperti UU ITE 2016 dan PERMA No. 2 Tahun 2019 memungkinkan ahli teknologi informasi dihadirkan untuk menilai validitas dokumen digital atau transaksi elektronik. Hal ini sejalan dengan dinamika administrasi publik yang kini banyak berbasis digital, sehingga pembuktian di PTUN harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, hukum pembuktian di PTUN tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Dengan keseluruhan konstruksinya, hukum pembuktian dalam PTUN memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas yudisial, dan perlindungan hak masyarakat. Asas hakim aktif, pengakuan berbagai jenis alat bukti, serta teori pembuktian yang menekankan kualitas dan logika hukum menjadi fondasi agar sengketa administratif dapat diselesaikan secara adil. Lebih dari itu, pembuktian di PTUN tidak hanya bertujuan membuktikan kebenaran formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif sebagai bagian dari cita hukum negara hukum Pancasila.
Leave a Reply