Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 13 Agustus 2025
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan maksud utama untuk menjadi sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, benturan kepentingan antara pejabat publik dengan warga negara tidak dapat dihindari, baik karena perbedaan persepsi, kepentingan, maupun akibat keputusan administrasi yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, keberadaan PTUN merupakan antisipasi yuridis atas potensi sengketa tersebut, sehingga setiap konflik dapat diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan atau jalan non-hukum yang dapat merugikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maksud dan tujuan PTUN tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya jaminan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta kepastian bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum. PTUN hadir untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang tertib, aman, dan adil, sekaligus menjaga hubungan harmonis antara aparatur pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya forum hukum khusus ini, setiap pihak memiliki kepastian bahwa hak-haknya akan dilindungi secara proporsional tanpa mengabaikan kepentingan umum yang lebih luas.
Secara normatif, tujuan PTUN merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Regulasi ini menegaskan bahwa fungsi peradilan harus mencakup seluruh aspek penyelenggaraan hukum, termasuk pengawasan terhadap tindakan administrasi negara. Dengan kata lain, PTUN menjadi manifestasi komitmen negara untuk tidak hanya membangun sistem pemerintahan yang efektif, tetapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Hal ini sekaligus mempertegas posisi PTUN sebagai salah satu penopang utama dalam sistem checks and balances di Indonesia.
Dari perspektif sosiologis, tujuan PTUN erat kaitannya dengan semakin luasnya peran dan intervensi pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah yang semakin dominan dalam penyelenggaraan pembangunan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika kewenangan dijalankan tanpa memperhatikan hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, PTUN hadir untuk memelihara rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat, karena mereka memiliki forum resmi untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, PTUN tidak hanya memiliki fungsi yuridis, tetapi juga fungsi sosial sebagai penjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan di mata publik.
Tujuan PTUN juga dapat dibaca dari perspektif politik hukum, yakni kehadirannya sebagai instrumen demokratisasi. Dalam negara demokrasi, setiap kekuasaan negara harus dapat dikontrol, termasuk kekuasaan administratif. PTUN berperan sebagai mekanisme legal untuk memastikan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Selain itu, dengan mengakomodasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, PTUN turut menginternalisasi nilai-nilai etika administrasi, seperti keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, keberadaan PTUN dapat dipahami sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan selalu berada dalam koridor hukum.
Keseluruhan maksud dan tujuan PTUN menggambarkan peradilan ini bukan sekadar forum penyelesaian sengketa administratif, melainkan juga instrumen pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan mengantisipasi benturan kepentingan, menjamin kepastian hukum, serta menjaga rasa keadilan masyarakat, PTUN menegaskan dirinya sebagai bagian integral dari desain negara hukum modern. Di satu sisi, ia melindungi hak-hak masyarakat; di sisi lain, ia menjaga agar pemerintah tetap dapat menjalankan fungsinya secara efektif, namun tidak terlepas dari kontrol hukum.
Politik hukum tersebut kemudian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan PTUN mengalami penyesuaian seiring perubahan regulasi, khususnya setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya. UUAP pada dasarnya memperluas kompetensi PTUN dengan memasukkan tindakan faktual (factual acts) dan konsep keputusan fiktif positif sebagai objek sengketa, sehingga tujuan PTUN menjadi lebih progresif: tidak hanya menguji keputusan tertulis, tetapi juga mengontrol tindakan nyata pemerintah yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini menunjukkan arah bahwa PTUN semakin dibutuhkan sebagai penjaga hak-hak masyarakat di tengah intensitas intervensi pemerintah dalam pembangunan nasional.
Namun, kehadiran UU Cipta Kerja justru menciptakan dilema terhadap maksud dan tujuan PTUN. Dengan dicabutnya beberapa ketentuan dalam Pasal 53 UUAP yang mengatur fiktif positif, PTUN kehilangan sebagian kewenangan dalam memutus permohonan terkait diamnya pemerintah yang dianggap sebagai persetujuan hukum. Akibatnya, tujuan PTUN untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat menjadi tereduksi, karena terdapat ruang ketidakpastian mengenai bagaimana keputusan yang lahir melalui mekanisme diamnya pemerintah dapat dieksekusi. Hal ini berpotensi mengurangi fungsi PTUN sebagai benteng terakhir perlindungan hak warga negara, terutama di bidang perizinan yang kerap menjadi sengketa antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam perspektif politik hukum, situasi ini menegaskan adanya tarik-menarik antara kepentingan pembangunan cepat dengan prinsip perlindungan hukum. UU Cipta Kerja didesain untuk mempercepat birokrasi dan mendorong investasi, namun di sisi lain, pengurangan kewenangan PTUN justru melemahkan maksud awal peradilan ini sebagai instrumen pengawasan administratif. Dengan demikian, tujuan PTUN pasca UU Cipta Kerja perlu dipahami secara kritis: ia tetap berfungsi menjaga keadilan dan kepastian hukum, tetapi dengan batasan baru yang menuntut kreativitas yurisprudensi dan peran aktif hakim dalam menjaga hak-hak masyarakat.
Oleh karena itu, maksud dan tujuan PTUN di era pasca UU Cipta Kerja bukan hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga menyeimbangkan dinamika antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak warga negara. PTUN kini dituntut untuk lebih inovatif dalam menafsirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar tetap relevan sebagai forum koreksi terhadap tindakan pemerintah yang melampaui batas kewenangan. Dengan demikian, meskipun ruang lingkupnya mengalami penyempitan pada aspek tertentu, PTUN tetap memegang peran strategis sebagai instrumen demokratisasi hukum administrasi di Indonesia.
Leave a Reply