Subjek Hukum dan Objek Hukum

Oleh: Tim Penyusun, Diupdate 21 Oktober 2024

Di sebuah desa kecil di Indonesia yang bernama Desa Sentosa, tinggal seorang pria bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang petani yang baru saja menerima sebidang tanah dari almarhum ayahnya sebagai warisan. Tanah ini bukan hanya sekadar lahan kosong bagi Pak Budi, tetapi juga sumber penghidupannya. Dalam cerita ini, kita akan menggunakan Pak Budi dan tanah warisannya sebagai perumpamaan untuk memahami konsep subjek hukum dan objek hukum.

Pak Budi adalah subjek hukum. Sebagai manusia yang memiliki kemampuan bertindak secara hukum, ia dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, hak yang dimiliki Pak Budi adalah hak milik atas tanah warisannya, dan kewajibannya mungkin berupa pembayaran pajak tanah atau menjaga tanah tersebut dari penyerobotan.

Tanah warisan yang dimiliki Pak Budi adalah objek hukum. Tanah ini tidak memiliki hak atau kewajiban sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang dapat dimiliki, dijual, atau dialihkan oleh Pak Budi sebagai subjek hukum. Jadi, dalam kisah ini, Pak Budi sebagai subjek hukum memiliki hak penuh atas tanah warisan tersebut yang menjadi objek hukum. Namun, tanah ini tidak bisa bertindak sendiri; ia hanya bisa menjadi subjek kepemilikan dan pengelolaan oleh Pak Budi.

Sehingga, subjek hukum sebagai seorang pemilik sawah dan objek hukum sebagai sawah itu sendiri. Pemilik sawah memiliki hak untuk menggarap sawah, menanaminya dengan padi, atau bahkan menjualnya jika perlu. Namun, sawah itu sendiri tidak memiliki kehendak atau hak untuk menentukan apa yang akan ditanam atau siapa yang akan memilikinya. Sawah hanya menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan atau dimiliki oleh pemiliknya.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal kepemilikan tanah, hak kekayaan intelektual, atau dalam urusan bisnis. Pemilik (subjek hukum) memiliki kendali penuh, sedangkan benda yang dimiliki (objek hukum) adalah sesuatu yang diatur oleh hukum sebagai sarana pemenuhan hak dan kewajiban pemiliknya. Kesimpulan Subjek hukum adalah aktor yang dapat bertindak di bawah hukum, seperti Pak Budi dalam cerita ini. Sementara itu, objek hukum adalah hal yang menjadi sasaran hak dan kewajiban, seperti tanah warisan yang dimiliki oleh Pak Budi. Pemahaman ini adalah dasar penting dalam sistem hukum, baik di Indonesia maupun secara global, karena hubungan antara subjek dan objek hukum membentuk inti dari berbagai transaksi dan interaksi hukum.

Aspek	Subjek Hukum	Objek Hukum
Definisi	Entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum	Sesuatu yang menjadi tujuan atau sasaran hak dan kewajiban
Jenis	Orang Perseorangan, Badan Hukum, Negara	Benda bergerak, benda tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, dst
Peran	Pelaku aktif yang dapat membuat keputusan hukum	Hal yang pasif yang dapat dimiliki, dialihkan, atau diatur oleh subjek hukum
Hak/Kewajiban	Dapat memiliki hak dan berkewajiban	Tidak dapat memiliki hak atau kewajiban sendiri
Contoh di Indonesia	Pak Budi, Perusahaan, Koperasi	Tanah warisan, sepeda motor, hak cipta (Hak Kekayaan Intelektual)

Secara garis besar, subjek hukum dibagi menjadi dua kategori utama: Rechtspersoon (Badan Hukum) dan Natuurlijke Persoon (Orang Alamiah).

1. Natuurlijke Persoon (Orang Alamiah)

Definisi

• Natuurlijke Persoon adalah manusia secara individu yang dianggap sebagai subjek hukum oleh sistem hukum. Artinya, setiap manusia yang lahir hidup memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.
• Hak ini mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak memiliki kekayaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Contoh:

• Misalnya, seorang mahasiswa hukum yang bernama Andi adalah natuurlijke persoon karena dia memiliki hak sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, dan kewajiban membayar pajak atau mengikuti peraturan lalu lintas.

Karakteristik Utama

• Kemampuan Bertindak Hukum (Handelingsbekwaamheid): Individu dianggap memiliki kemampuan bertindak hukum penuh ketika mencapai usia dewasa (biasanya 18 tahun di Indonesia), dan dianggap sehat mentalnya. Sebelum mencapai usia dewasa atau jika dinyatakan tidak sehat secara mental, seseorang hanya memiliki kemampuan hukum yang terbatas.
• Hak dan Kewajiban: Setiap natuurlijke persoon memiliki hak dan kewajiban yang melekat sepanjang hidupnya, seperti hak atas properti, hak berkontrak, serta kewajiban membayar pajak atau memenuhi perjanjian.

2. Rechtspersoon (Badan Hukum)

Definisi

• Rechtspersoon adalah entitas yang diciptakan oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti manusia. Badan hukum ini tidak memiliki eksistensi fisik seperti manusia, tetapi dapat melakukan tindakan hukum yang sah, seperti memiliki kekayaan, berkontrak, dan menggugat atau digugat di pengadilan.
• Ada dua jenis badan hukum:
  • Badan Hukum Publik: Dibentuk oleh pemerintah dan melayani kepentingan publik, seperti negara, pemerintah daerah, atau lembaga negara lainnya.
  • Badan Hukum Privat: Dibentuk oleh individu atau kelompok untuk tujuan komersial atau non-komersial, seperti perusahaan (PT, CV), yayasan, atau koperasi.

Contoh:

• Misalnya, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) adalah sebuah rechtspersoon. Sebagai badan hukum, Telkom dapat memiliki kekayaan, menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan lain, atau menggugat di pengadilan jika hak-haknya dilanggar.

Karakteristik Utama

• Kepribadian Hukum yang Terpisah: Badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pendiri atau anggotanya. Ini berarti, badan hukum dapat memiliki aset, mengambil pinjaman, dan menghadapi tanggung jawab hukum tanpa melibatkan tanggung jawab pribadi para pendiri atau anggotanya.
• Tujuan Tertentu: Rechtspersoon sering dibentuk dengan tujuan tertentu, baik untuk keuntungan (seperti perusahaan) maupun non-keuntungan (seperti yayasan atau asosiasi).

Tabel Perbandingan: Natuurlijke Persoon dan Rechtspersoon

Aspek	Natuurlijke Persoon	Rechtspersoon
Definisi	Individu yang memiliki hak dan kewajiban hukum	Entitas yang diciptakan hukum dengan hak dan kewajiban hukum
Wujud	Manusia fisik	Entitas legal yang tidak memiliki wujud fisik
Hak dan Kewajiban	Hak sipil dan politik, seperti hak atas properti, berkontrak, dll.	Hak ekonomi, komersial, dan tanggung jawab terpisah
Contoh	Andi, Rani, atau siapa saja individu manusia	PT Telkom, Yayasan Cinta Kasih, Koperasi Serba Usaha
Tujuan	Bertahan hidup, mencapai kesejahteraan pribadi	Mencapai tujuan bisnis, sosial, atau ekonomi yang spesifik
Kepribadian Hukum	Melekat sejak lahir	Dibentuk oleh hukum dan diakui oleh negara