Mata Kuliah Peminatan
Hukum Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Hukum Administrasi Barang dan Jasa (HAPBJ) adalah cabang dari hukum administrasi yang mengatur proses pengadaan barang, jasa, dan konstruksi oleh instansi pemerintah atau lembaga publik lainnya. Tujuan utama Hukum ABJ adalah memastikan bahwa pengadaan ini dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan keadilan.
Pengantar
Hukum pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur prosedur, kebijakan, dan mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pemerintah. Di Indonesia, pengadaan barang/jasa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, berperan sebagai landasan hukum yang mengatur interaksi antara pihak pemerintah dengan pelaku usaha atau pihak swasta. Aturan ini tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga bertujuan menjaga keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta melibatkan pengawasan ketat guna menghindari praktik korupsi. Landasan utamanya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan turunan seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mencerminkan pentingnya hukum ini dalam menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran negara.
Pihak-pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Dalam pengadaan barang/jasa, terdapat berbagai pihak yang terlibat dengan peran serta tanggung jawab yang saling terkait. Pihak-pihak utama meliputi pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), dan penyedia barang/jasa itu sendiri. Selain itu, ada juga peran penting dari konsultan perencana dan pengawas yang membantu dalam pelaksanaan serta pengawasan proses pengadaan. Semua pihak ini harus berkoordinasi sesuai dengan peraturan dan etika yang ditetapkan, sehingga tercipta tata kelola yang baik dalam pengadaan barang/jasa sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagai tahapan yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi persiapan dokumen pengadaan, seleksi atau pelelangan penyedia, penawaran, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak. Setiap tahapan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta melibatkan proses evaluasi yang cermat agar penyedia barang/jasa yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria teknis dan harga yang sesuai. Pelaksanaan ini dilakukan oleh tim atau unit pengadaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas, waktu, dan anggaran yang digunakan dalam setiap pengadaan barang atau jasa.
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Pengawasan dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui audit yang melibatkan pemeriksaan pada setiap tahapan pengadaan. Selain pengawasan internal, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi pengadaan melalui mekanisme pengaduan publik. Pengawasan yang baik bertujuan mencegah potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan.
Prinsip, Kebijakan, dan dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
Prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pemerintah secara tepat waktu, dengan kualitas dan harga yang sesuai. Tujuan pengadaan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintah, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam pengadaan yang melibatkan UMKM. Prinsip-prinsip ini mendasari seluruh kebijakan pengadaan, agar tercapai pengelolaan anggaran yang optimal serta manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat luas.
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa melibatkan identifikasi kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran dan perencanaan tahunan pemerintah. Langkah awal dalam perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi, perhitungan estimasi harga, serta penetapan metode pengadaan yang sesuai. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diadakan benar-benar mendukung pencapaian program-program pemerintah dengan baik, baik dalam aspek teknis maupun efisiensi anggaran.
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Internasional
Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-procurement yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, sistem ini diintegrasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memudahkan pengawasan dan akses informasi oleh publik. Selain itu, untuk kebutuhan tertentu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara internasional guna memenuhi spesifikasi khusus atau keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di dalam negeri. Pengadaan internasional ini umumnya diatur dengan perjanjian dagang atau dalam kerangka kerja sama internasional untuk memastikan kualitas dan standar yang dibutuhkan.
Sengketa Pengadaan Barang/Jasa
Sengketa dalam pengadaan barang/jasa dapat timbul karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksesuaian kontrak, klaim atas kualitas atau kuantitas barang/jasa, hingga tuduhan pelanggaran prosedur oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi langsung, mediasi, hingga arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa ini diatur oleh regulasi untuk memastikan agar proses pengadaan tidak terhambat dan anggaran negara tetap terserap sesuai tujuan. Jika diperlukan, pengaduan dapat diajukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.