Mata Kuliah Peminatan
Hukum dan
Kebijakan Publik
Hukum dan Kebijakan Publik merupakan konsep dasar hukum terkait dua konteks yaitu (“Hukum” dan “Kebijakan Publik”), yang membuat pembahasan: Pertama: Tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat; Kedua, Aspek legalitas, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum.
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini membahas fondasi konseptual hubungan hukum dan kebijakan publik sebagai dua pilar utama penyelenggaraan negara hukum demokratis. Hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengikat dengan sanksi negara, sementara kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah publik (Dye, 1972). Pembahasan mencakup dimensi substansial, prosedural, dan institusional keduanya serta hirarki yang saling melengkapi antara peraturan perundang-undangan dan strata kebijakan nasional hingga operasional.
HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini menguraikan hukum sebagai instrumen regulatif utama dalam policy instrument mix (Lascoumes & Le Galès, 2007), yang mentransformasikan tujuan kebijakan menjadi norma mengikat dengan sanksi. Teori Roscoe Pound tentang law as social engineering menjadi landasan utama, di mana hukum digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan dan merekayasa perubahan sosial sesuai visi negara. Contoh aplikasinya meliputi undang-undang sektoral seperti UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup, dan regulasi fiskal yang semuanya berfungsi mengarahkan perilaku aktor publik dan privat menuju pencapaian tujuan kebijakan nasional.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini mengkaji partisipasi publik sebagai pilar good governance dan prasyarat legitimasi demokratis produk hukum dan kebijakan (Arnstein, 1969). Pasal 96 UU P3 mengatur hak masyarakat memberikan masukan lisan/tulisan sepanjang tahap pembentukan peraturan, sementara model ladder of citizen participation digunakan untuk membedakan partisipasi simbolik (tokenism) dari partisipasi bermakna (citizen power). Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja menjadi studi kasus kritis tentang konsekuensi hukum dari partisipasi yang tidak memadai.
KERANGKA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini menganalisis kerangka hukum sebagai batas konstitusional dan administratif bagi kebijakan publik dalam negara hukum. Teori legal framework menempatkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan turunan sebagai rambu-rambu yang membatasi sekaligus memfasilitasi implementasi kebijakan. Dibahas pula mekanisme judicial review Mahkamah Konstitusi sebagai pengontrol konstitusionalitas kebijakan serta implikasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 terhadap ruang gerak eksekutif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.
PEMBENTUKAN HUKUM BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini membahas proses legislasi sebagai kelanjutan logis dari siklus kebijakan publik (policy cycle), di mana analisis masalah dan formulasi alternatif kebijakan didahulukan sebelum penyusunan naskah akademik. Teori policy analysis (Dunn, 2018) dan evidence-based lawmaking menjadi kerangka analisis untuk memastikan bahwa produk hukum bukan sekadar kompromi politik, melainkan solusi berbasis bukti empiris dan kajian dampak. UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 menjadi acuan utama, dengan penekanan pada integrasi problem structuring, stakeholder analysis, dan impact assessment dalam tahapan perencanaan hingga pengundangan.
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PELAKSANAAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Materi ini menganalisis pelayanan publik sebagai implementasi operasional hukum dan kebijakan yang diukur dari prinsip clean and good governance (transparan, akuntabel, partisipatif). UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres No. 81/2010 menjadi norma utama, dengan teori street-level bureaucracy (Lipsky, 1980) menjelaskan dinamika diskresi aparatur dalam menerjemahkan kebijakan menjadi layanan konkret. Dibahas pula indikator kinerja seperti citizen satisfaction index, waktu tunggu, biaya, dan tingkat kepuasan sebagai parameter efektivitas pelayanan publik dalam mewujudkan tujuan negara hukum.